Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebanyak 3.926 PPPK Pemerintah Kota Denpasar dijadwalkan akan dilantik pada 1 Juni 2025. Mereka adalah PPPK tahap I yang sebelumnya berstatus sebagai Tenaga Kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar.
Pada acara pelantikan nanti rencaananya akan dilakukan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sekaligus mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, segala persiapan acara pelantikan terus dioptimalkan termasuk memastikan seluruh Surat Keputusan (SK) sudah diterbitkan sehingga seluruh calon PPPK dapat menerima SK pada saat pelantikan.
“SK kita pastikan sudah selesai seluruhnya, dan siap diserahkan pada 1 Juni nanti,” ujar Wayan Sudiana, Jumat (30/5).
Dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, diharapkan agar setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga ke depannya pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan.
“Momentum ini kami harapkan akan menjadi refleksi dan titik semangat baru pengabdian para PPPK dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila,” harap Sudiana.
Sudiana berpesan kepada calon PPPK yang akan dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks sehingga kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. (H-1)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved