Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH mangkir dalam beberapa kali panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur, tersangka dugaan korupsi, LYL, selaku Direktur PT Lembata Jaya, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejari Lembata pada Selasa (17/9). Saat mendatangi Kejari, tersangka YLY didampingi suami dan kuasa hukumnya.
LYL kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak pukul 09.00 Wita. Pada pukul 12.00 Wita, penyidik Kejari Lembata memakaikan rompi oranye kepada tersangka YLY dan menahan tersangka.
Kepala Kejari Lembata, Yupiter Selan, didampingi Kasi Intel, Teddy Valentino, menjelaskan pihaknya menahan tersangka untuk proses hukum lebih lanjut.
Baca juga : Kejari Lembata Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana PEN
Oleh penyidik Kejari Lembata, LYL telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan bersama Pejabat Pembuat Komitmen, AP, dan konsultan pengawas, YM, dalam proyek peningkatan Jalan Sp Lerahinga-Sp Banitobo (segmen Lerahinga-Banitobo-Lamalela) Kabupaten Lembata. Pagu pembangunan tersebut sebesar Rp6.000.000.000.
Diberitakan sebelumnya, LYL adalah satu dari tiga tersangka dugaan korupsi pembangunan jalan yang merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp2,5 miliar. Ia tidak hadir di kantor Kejaksaann Negeri Lembata saat ditetapkan statusnya sebagai tersangka karena alasan sakit.
Sementara itu, seusai ditetapkan tersangka, dua tersangka lainnya langsung ditahan.
Yupiter menjelaskan, berdasarkan uji lab di Politeknik Negeri Kupang, dari 19 Segmen ruas jalan yang dikerjakan PT Lembata Jaya, terdapat beberapa segmen ruas jalan yang tidak memenuhi spesifikasi hingga menyebakan negara merugi Rp2.591.974.000.
Pada 2022, Dinas PU-Pera Kabupaten Lembata mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai paket peningkatan Jalan Sp Lerahinga-Sp Banitobo (segmen Lerahinga-Banitobo-Lamalela) Kabupaten Lembata. (PT/J-3)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Upaya tersangka kasus pengangkutan kayu hutan ilegal berinisial MN untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kandas di pengadilan.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus memasuki fase krusial setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengakui keterlibatan aparat internal.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas penuhi panggilan KPK hari ini (12/3) sebagai tersangka korupsi kuota haji usai kalah praperadilan. Simak selengkapnya.
KPK resmi tetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan 4 orang lainnya sebagai tersangka suap proyek di Bengkulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved