Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Selain sang bupati, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kabar tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3) malam. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah tim penyidik dan pimpinan KPK melakukan ekspose atau gelar perkara pada Selasa sore.
"Tadi sore sudah dilakukan ekspose di tahapan pimpinan, dan sudah diputuskan status hukum pada pihak-pihak yang diamankan. KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut," ujar Budi dilansir dari Antara, Selasa (10/3).
Budi merinci bahwa dari total lima orang yang menyandang status tersangka, dua orang di antaranya diduga kuat sebagai penerima suap, sementara tiga orang lainnya merupakan pihak pemberi. Terkait identitas lengkap dan detail konstruksi perkara, KPK akan menyampaikannya secara resmi dalam waktu dekat.
“Untuk detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, besok (Rabu, 11/3) kami umumkan secara lengkap dalam konferensi pers,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin (9/3), KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Bengkulu yang menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Hendri, serta 11 orang lainnya. OTT KPK ini diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Pada Selasa (10/3), para pihak yang terjaring OTT, termasuk Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan kader PAN tersebut, telah diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan mendalam di markas KPK sebelum akhirnya status hukum mereka ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved