Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wonosobo, Jawa Tengah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) karena diduga melakukan kecurangan Pemilu 2024. Di mana ada upaya memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Dalam bukti foto dan rekaman ini, terlihat jelas suara yang diduga salah satu komisioner KPU Wonosobo berinisial RR (Riswahyu Raharjo). RR tengah membicarakan terkait upaya pemenangan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD dalam pemungutan suara, 14 Februari.
Pertemuan antara Komisioner KPU dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diduga terjadi di sebuah hotel di Wonosobo pada awal Februari. Para PPK yang hadir diminta untuk meneruskan arahan itu ke Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dengan memberikan sejumlah uang operasional.
Baca juga : Komisioner KPU Wonosobo Kerahkan KPPS Menangkan Salah Satu Paslon
Barang bukti foto dan rekaman suara itu diserahkan Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (Kompilasi) Wonosobo ke Bawaslu.
Mereka meminta Bawaslu bertindak tegas terhadap komisoner tersebut. Pasalnya tindakan Komisioner tersebut melanggar etika dan masuk kategori kecurangan pemilu.
Ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priadi mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ia akan memeriksa sejumlah saksi dan terlapor.
Baca juga : Bawaslu Jateng Telusuri ASN yang Diperintah Pilih Capres Ganjar Pranowo
"Kita akan memanggil dari terlapor dan yang terlibat di situ. Kita perlu juga dengan saksi-saksi yang lain. Supaya data yang kita peroleh berimbang," ujar Sarwanto.
Sarwanto mengatkaan akan melakukan penyelidikan secara transparan. Selain itu akan mengumumkan ke publik bila ditemukan pelanggaran etik atau pidana.
"Kami juga akan bersikap terbuka, transparan." (Z-3)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved