Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Sosial bersama dengan Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp201 miliar kepada masyarakat Papua pada Sabtu (25/11).
Adapun penyerahan bantuan bansos bagi masyarakat penerima manfaat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), di Tanah Hitam, Kota Jayapura dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Yan Permenas Mandenas.
Sejak masuk Komisi VIII, anggota DPR RI Dapil Papua itu berkomitmen untuk terus berupaya mendorong penyaluran bantuan secara berkesinambungan khususnya bagi Papua mengingat alokasi anggaran di Kemensos cukup besar.
Baca juga : Ini Jurus Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi
“Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah, melalui Kemensos dan DPR, karena Papua merupakan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar,” ujar Yan Mandenas.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, daerah 3T mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan dalam rangka membantu masyarakat.
Baca juga : Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024
“Jadi, tadi hanya penyerahan secara simbolis, nanti petugas di lapangan bersama dinas sosial tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang mendistribusikan langsung," lanjut Yan Mandenas.
Kedepannya Yan Mandenas berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian lebih kepada masyarakat Papua untuk pengadaan rumah sehat.
"Saya banyak berkeliling Papua termasuk daerah rawan konflik. Dari hasil berkeliling, saya menyimpulkan masyarakat Papua banyak membutuhkan rumah sehat karena rumah saat ini menjadi kebutuhan dasar. Berdasarkan data 1 rumah di Papua rata-rata diisi oleh 5 Kepala Keluarga (KK). Untuk itu agar rumah sehat lebih banyak dan cepat terbangun selain Kemen-PUPR, saya berharap kementerian lain juga ikut membantu sesuai tupoksinya masing-masing," tandas Yan Mandenas.
Sementara itu, Kementerian Sosial melalui BBPPKS akan mengontrol distribusi bantuan ini agar tepat sasaran, dengan demikian bantuan yang mencapai Rp201 miliar itu akan tersalurkan di seluruh tanah Papua.
Ada 4 jenis bantuan yang disalurkan, antara lain Bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan yatim-piatu, dan bantuan atensi.
Berikut rincian bantuan sosial yang disalurkan di tanah Papua :
Dari empat jenis bantuan tersebut, Kemensos secara keseluruhan memberikan total bantuan senilai Rp 201.471.142.120. (Z-5)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis berkekuatan 95W yang terdeteksi di Samudra Pasifik Utara Papua
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
1.000 peserta didik SD-SMP Provinsi Papua terima program Indonesia Pintar
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rawajali III, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved