Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) dan Polda Jawa Tengah berkolaborasi untuk mengatasi kekeringan. Apalagi pemprov telah menggangarkan Rp52 miliar mengingat kemarau masih panjang.
Pemantauan Media Indonesia Kamis (24/8) kekeringan di Jawa Tengah kian meluas dan telah terjadi di 310 desa di 130 kecamatan tersebar di 27 daerah, bahkan titik rawan kekeringan ekstrim meluas dari sebelumnya di Blora dan Grobogan, kini bertambah Wonogiri masuk daftar hitam kekeringan.
Berbagai upaya mengatasi dampak kekeringan seperti kesulitan air bersih dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan berbagai instansi, sehingga diharapkan tidak sampai memakan korban. "Pemrov Jateng telah menyiapkan anggaran Rp52 miliar dalam mengatasi kekeringan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno.
Baca juga: Lebih dari 1.000 Hektare Sawah di Karawang Dilanda Kekeringan
Sumarno mengatakan kemarau diperkirakan masih panjang. Kondisi membuat pemerintah melakukan antisipasi dampak yang ditimbulkan, sehingga masih terkendali seperti daerah kekurangan air bersih mendapatkan suplai dari BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Selain itu guna mengantisipasi ketersediaan pangan, Pemrov Jateng sudah berkoordinasi dengan Bulog sehingga kesulitan warga akibat dampak kemarau dan Kekeringan ini dapat teringankan.
Baca juga: Kapolsek Bukit Bestari Turut Tanam Pohon di Kawasan Hutan Lindung
Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi usai kegiatan penanaman ribuan pohon di Waduk Jatibarang, Gunungpati, Kota Semarang mengatakan telah berkolaborasi bersama Pemrov Jateng, melakukan skema penanganan kekeringan yang terjadi di provinsi ini, sehingga diharapkan tidak sampai warga mengalami kesulitan.
"Kami dari Polda Jateng sudah memetakan (daerah rawan kekeringan) di masing-masing Polres dikendalikan Karoops (Kepala Biro Operasi)," kata Ahmad Luthfi.
Selain pemetaan dampak kekeringan seperti kesulitan air bersih dan karhutla, lanjut Ahmad Luthfi, kepolisian di setiap daerah juga telah melakukan kegiatan preemtif dan preventif dalam menghadapi kekeringan. Kepoliasn sudah mengirimkan bantuan air bersih kepada warga di desa-desa terlanda dan sosialisasi bahaya kekeringan seperti karhutla.
Langkah lain ditempuh, seperti hari ini melakukan penanaman 40.000 pohon dalam rangka menjaga ketersediaan air bersih di wilayah semarang dan sekitarnya, juga untuk mengatasi banjir di kanal barat saat musim penghujan. (Z-3)
Edukasi kepada masyarakat menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan. Karena, kesadaran warga adalah faktor krusial dalam mengurangi risiko karhutla.
Wilayah rawan karhutla di Bangka antara lain Belinyu, Bakem, Puding dan Lintas Timur Bangka.
Musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya, membentang dari April hingga Oktober.
TIM gabungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (26/4) siang berhasil memadamkan terjadinya karhutla.
Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau saat ini telah melejit 20 kali lipat menjadi 8.555,37 hektare dibanding 2025.
Salah satu dampak bencana adalah kekeringan akibat musim kemarau panjang. Warga Pekanbaru juga diingatkan untuk tidak membakar lahan.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved