Kolaborasi BRIN-BSKDN Kemendagri Jadi Penghubung Daerah Kembangkan Riset Berbasis Isu Empiris

RUMUSAN kebijakan perlu didukung dengan bukti yang diperoleh dari hasil riset. Sayangnya, masih banyak riset yang tidak berangkat dari persoalan yang dihadapi daerah. Kondisi ini berdampak terhadap kebijakan yang dihasilkan kurang efektif bagi daerah. 

Menyikapi hal tersebut, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi penghubung bagi daerah untuk mengembangkan riset berbasis isu empiris. 

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Rencana Kolaborasi Kajian dan Riset antara BSKDN, BRIN dan Pemerintah Daerah (Pemda), di Jakarta, Selasa (18/4).

Baca juga : Jamin Ketersediaan Pangan Secara Mandiri, Kepala BSKDN Imbau Pemda Terapkan Diversifikasi

Yusharto mengatakan BSKDN memiliki tugas mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kajian dan riset. 

Dengan demikian, Yusharto berharap daerah akan mendapatkan anggaran yang lebih signifikan guna melaksanakan kegiatan penelitian yang mendukung rumusan kebijakan. 

Baca juga : Dukung Pembangunan Desa Wisata, BSKDN Minta Pemda Tingkatkan Komitmen Inovasi

"BSKDN ingin menjadi institusi yang menjadi linkage dengan daerah itu menjadi kuat dan mereka itu mendapatkan informasi tentang ruang lingkup penelitian baik penelitian sains murni atau penelitian untuk tujuan melahirkan kebijakan yang sifatnya lebih singkat," ungkapnya. 

Yusharto mengungkapkan, hampir setengah dari jumlah keseluruhan daerah di Indonesia tengah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Menurut Yusharto, langkah tersebut perlu didukung oleh BSKDN dengan mengarahkan BRIDA menyusun rencana induk riset dan inovasi di daerah. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar bagi BRIDA dalam bekerja. 

"Kita setarakan dokumen tersebut (rencana induk riset dan inovasi) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Jadi, paralel dengan itu kita juga akan meyusun rencana kerja untuk 2024," jelasnya. 

Selain itu, seiring dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang semakin dekat, Yusharto mengimbau agar BRIDA dapat bekerja secara teknokratis tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan politik yang bersifat sementara. 

Pasalnya, menurut Yusharto, yang perlu dilakukan BRIDA justru mengamati potensi lokal yang dimiliki daerahnya. Sebab, langkah tersebut dapat meningkatkan realiasi RPJMD dengan benar. 

"Misal daerah kaya akan potensi sagu, bagaimana cara mengembangkan sagu itu? kebijakan terkait sagu harus seperti apa? dan harusnya kebijakan tersebut berbasis data. Informasi tersebut yang kita kumpulkan dari daerah, lalu kita diskusikan mana yang masuk sains mana yang masuk penelitian untuk kebijakan," jelasnya. 

Yusharto melanjutkan, setelah melakukan pemetaan isu empiris di daerah, BSKDN akan meneruskan informasi tersebut kepada BRIN untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Dalam prosesnya nanti, menurut Yusharto, BRIN juga bisa melibatkan perguruan tinggi untuk bersama-sama mengkaji isu empiris tersebut. Yusharto berkomitmen pihaknya akan terus berupaya menjadi penghubung bagi daerah agar mendapatkan mitra riset yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. 

"Jangan sampai daerah menghasilkan kebijakan yang salah, karena tidak berbasis bukti. Bukti di sini lewat hasil penelitian atau hasil kajian. Jadi kita harus berupaya mencari dan mencoba membuat link satu daerah dengan berbagai institusi yang lain," pungkasnya. (RO/Z-5)