Berita Terbaru Kebijakan Hari Ini

Relawan Prabowo-Gibran Pastikan Kawal Kebijakan Pemerintah

Acara silaturahmi eks Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah (TKN-TKD) Golf Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Jawa Barat dihadiri sejumlah tokoh.

Kampung Haji, BOP, dan Pilihan Kebijakan Prabowo

KEBIJAKAN ialah soal pilihan. Setiap kebijakan itu selalu ada payoff, ada tradeoff. Ada yang didapat, ada yang terlewat.

BSKDN Ajak Jawa Tengah Perkuat Inovasi Melalui Policy Brief

BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief

Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Dinilai Perlu Diikuti Keterbukaan Publik

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.

Analis Sebut Danantara Perlu Atasi Masalah Kebijakan dan Komunikasi Publik

ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.

Ekonom Tepis Isu Harga Pangan Naik karena MBG

Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pembangunan Tanpa Eko-logis, Kebijakan Dinilai kian Ego-logis

PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan. 

BSKDN Soroti Pentingnya Integrasi Data dan Evaluasi dalam Policy Hub

BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Peradaban Cinta Bumi Pulih

Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban. 

UI Gelar Konferensi Internasional Bahas Pembaruan Tata Kelola Instistusi Publik

Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.

Sensus Ekonomi 2026 harus Akurat karena Jadi Penentu Arah Kebijakan Nasional

Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Imparsial Soroti Arah Kebijakan Pertahanan

tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kebijakan pertahanan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kemendagri: Partisipasi Pilkada Tinggi, tapi Masyarakat tak Terlibat dalam Rumuskan Kebijakan

Kemendagri merespons angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang tinggi. Tingkat partisipasi selanjutnya juga harus berkorelasi dengan peran masyarakat

Ucapan dan Tindakan Politik Prabowo Subianto tidak Sinkron

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan kontradiksi antara pidato dan tindakan politiknya.

12 Kebijakan Berani Purbaya di Awal Kepemimpinan Jadi Menteri Keuangan

Dalam satu bulan pertama masa jabatannya, Purbaya langsung tancap gas dengan sederet kebijakan besar yang mengguncang dunia ekonomi nasional.

Kebijakan Pusat dan Daerah harus Mampu Selesaikan Masalah Publik

BKSDN Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan.

Penundaan Pajak E-Commerce Cerminkan Lemahnya Kebijakan

Keputusan penundaan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi e-commerce menunjukkan belum matangnya desain kebijakan pemerintah. 

Kemenkum Dorong Sinergi Kebijakan Lintas Sektor

KEMENTERIAN Hukum menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan regulasi yang berbasis data dan sejalan dengan visi Presiden.

Sri Mulyani Minta Maaf dan Janji Evaluasi Kebijakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf sekaligus berkomitmen untuk melakukan evaluasi kebijakan setelah kediamannya dijarah masa, pada Minggu (31/8).

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia