Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melalukan penggeledahan terkait dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi di Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). Selama dua hari melakukan penggeledahan di Banjarnegara, Rabu (11/8), menggeledah salah satu pabrik pengolahan aspal di Purbalingga.
Selama dua hari di Banjarnegara, tim penyidik KPK menggeledah di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarnegara dan kantor PT Bumi Rejo. Dua lokasi tersebut berada di Jalan DI Panjaitan. Kantor PT Bumi Rejo satu kompleks dengan kediaman Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
Berikutnya, pada Selasa (10/8), tim penyidik KPK kembali menggeledah tiga tempat lain yakni Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono di Kompleks Pendopo Dipayudha Banjarnegara dan Kantor Bupati di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Banjarnegara. Satu lagi adalah rumah warga berinisial EA di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan bupati.
Pada Rabu (11/8) KPK mendatangi sebuah pabrik pengolahan aspal di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Penggeledahan itu diduga juga terkait dengan kasus dugaan korupsi Banjarnegara. Selain di pabrik pengolahan aspal, KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Dipokusumo, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga.
Kepala Satuan Reskrim Polres Purbalingga Ajun Komisaris Gurbacov mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengamanan di lokasi penggeledahan. "Iya benar (ada KPK datang). Datangnya jam 10.00 WIB," katanya.
Baca juga: Korupsi di Banjarnegara, KPK Geledah Dua Lokasi
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa tim lapangan memang berada di Purbalingga untuk melakukan penggeledahan di dua lokasi yakni kantor PT SW di Jalan Yasadiwirya Penaruban, Kaligondang, Purbalingga, dan rumah kediaman di Jalan Dipokusumo, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga. (OL-14)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved