Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Memasuki musim kemarau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai bersiaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat musim kemarau wilayah Kalsel sangat rawan terjadi karhutla. Untuk itu seluruh stakeholder terkait hendaknya dapat melaksanakan deteksi dini dengan melakukan pencegahan dan pemetaan daerah rawan terjadinya karhutla," tutur Sahbirin, Sabtu (13/6).
Menurutnya, peran dan dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan karhutla ini. "Kemarin kita menggelar apel kesiapan pasukan dan pengecekan sarana dan prasarana bersama TNI-Polri dan instansi terkait guna menghadapi ancaman karhutla," tambahnya.
Lebih jauh dikatakan Sahbirin bahwa pihaknya akan menegakkan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat atau korporasi. Menurut data Pusat Pengendalian dan Operasional BPBD Kalsel hingga Juni, hampir 200 titik api muncul di sejumlah wilayah Kalsel.
Baca juga: Satwa Koleksi GLZoo Tetap Jalani Latihan
Pada 2019, terjadi 2.149 kali kebakaran lahan. Luas lahan terbakar mencapai 6.441 hektare (ha). Lalu, terjadi 76 kali kebakaran di dalam kawasan hutan dengan luas 300 ha.
Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta juga menegaskan pihaknya akan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dikatakan Kapolda permasalahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak buruk, yaitu pencemaran udara yang mengganggu aktivitas masyarakat bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.
"Penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan memerlukan langkah nyata dari semua stakeholder yang terlibat, yakni pemerintah, TNI-Polri, swasta, dan masyarakat," ujar Nico.
Selain penegakan hukum, menurut Nico, juga perlu upaya preventif aktif berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di wilayah rawan terjadi karhutla.
Polda bersama tim penanganan Karhutla Kalsel akan menggiatkan pengawasan dengan melakukan patroli rutin dan terjadwal ke daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, dilakukan penyusunan sistem pelaporan cepat bahaya bencana karhutla dengan mendirikan Posko Desk yang memantau cuaca dan karhutla sebagai sistem deteksi dini dan cegah dini karhutla yang terpadu dan terencana. (OL-14)
Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton, yang efektif meredam gejolak harga komoditas.
BMKG melaporkan gempa dangkal beruntun guncang Balangan dan Tabalong, Kalsel. Simak analisis pemicu sesar lokal dan imbauan keselamatan terbaru di sini.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
POPULASI ikan sapu-sapu (hypostomus plecostomus), juga memenuhi sungai-sungai di sejumlah wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penangkapan ini mempertegas bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi jalur transit utama bagi jaringan internasional tersebut.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya, membentang dari April hingga Oktober.
Kebakaran hutan di Jepang, tepatnya di Otsuchi, Prefektur Iwate, menghanguskan 1.373 hektare lahan. 3.000 warga dievakuasi dan personel militer dikerahkan.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong penguatan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul adanya potensi fenomena El Nino pada pertengahan tahun 2026.
BMKG mengintensifkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Riau untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum puncak musim kemarau tiba.
Fenomena El Nino membuat musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering.
Sinergi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dinilai kian penting dalam menjawab tantangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved