Pemerintah Fasilitasi Indonesia-Tiongkok Bangun Infrastruktur

PEMERINTAH Indonesia melalui Kemenko Maritim memfasilitasi interaksi antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. Hal itu dilakukan dalam rangkaian kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam acara Indonesia Business Visit and China International Contractora Association (CHINCA).

Dalam rangkaian itu juga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur menyelenggarakan pertemuan antardelegasi Republik Rakyat Tiongkok dengan para pelaku usaha Indonesia di Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, Jumat (14/6).

Kegiatan ini dihadiri 31 pelaku usaha dari perwakilan CHINCA dan pimpinan dari berbagai perusahaan di bidang energi, transportasi dan pengembangan infrastruktur, machinery manufacture, serta lembaga pembiayaan atau keuangan Tiongkok. Acara diisi dengan diskusi interaktif dari tiap-tiap pelaku usaha kedua belah pihak negara. Sebagian besar perusahaan datang dari kota Beijing dan sekitarnya serta merupakan grup perusahaan atau BUMN besar Tiongkok.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaludin menyampaikan Indonesia masih terfokus pada pulau Jawa.  Pemerintah pun berharap pembangunan infrastruktur bisa lebih merata ke wilayah lain.

“Sebanyak 80% kontribusi GDP (Gross Domestic Product) kita masih berasal dari Jawa. Di Indonesia, kita menyadari kemajuan pembangunan masih diperlukan pemerataan, sehingga upaya sekarang adalah melakukan pembangunan di kawasan-kawasan luar Jawa sehingga pemerataan menjadi lebih baik," jelas Ridwan.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia berdasarkan masukan perusahaan swasta maupun BUMN, menyusun proposal yang kemudian terkumpul menjadi 30 project di 4 koridor pembangunan dengan nilai mencapai 91,1 miliar dolar AS.

Koridor tersebut antara lain pada koridor Sumatra Utara fokus dalam hak ekonomi bagian barat untuk memfasilitasi kerja sama Asean dan sekitarnya, koridor Kalimantan Utara fokus pada pengembangan energi dan mineral, Sulawesi Utara disiapkan untuk pertumbungan kawasan pasifik dalam ranah parisiwata dan industri. Sementara Bali disiapkan untuk pusat inovasi kawasan Asean.

Ridwan juga menegaskan kerja sama ini bersifat saling menguntungkan dan semua negara yang akan melakukan investasi ke Indonesia wajib memenuhi 5 kriteria dan 3 sistem kerja sama Basic Principles of GMF-BRI Cooperation.

“Saya ingin menekankan kita tidak hanya bekerja sama komersial dalam jangka pendek, tapi juga buka ruang dalam jangka panjang, diluar 4 koridor ini ada juga project nonkoridor yang sudah diinisiasi oleh pelaku industry yang hanya memerlukan dukungan kebijakan pemerintah,” terangnya.

Baca juga: Ambil Peluang saat Perang Dagang, Indonesia-Tiongkok Segera Berunding

Perwakilan Ketua CHINCA Xin Xiuming menilai Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang luar biasa. Pihaknya sangat antusias berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kami mendorong semangat anggota kami bergabung dalam pembangunan. Sebagai organisasi kontraktor infrasturuktur Tiongkok, kami juga mau menjalin komunikasi yang baik dengan Indonesia, kami percaya dengan usaha kita dan dukungan dari berbagai pihak, kerjas ama dua negara dalam infrastruktur akan berjalan dengan baik,” kata Mr Xin.

Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia menambahkan hubungan bilateral akan lebih bagus lagi jika dirasakan oleh masyarakat dari kedua belah pihak negara, pelaku bisnis yang akan merealisasikan program dari hubungan bilateral ini.

Kegiatan ini diharapkan bisa memberi informasi kerja sama dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Corridor (RCEC) Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative antara Indonesia dan Tiongkok serta mendapatkan peluang investasi proyek di bidang infrastruktur, energi, pekerjaan umum dengan melakukan interaksi langsung antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok.(OL-5)