Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur setelah adanya kabar jika salah satu pejabat di wilayah setempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elit partai politik (parpol).
Kondisi pintu kantor kepala Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi, Sabtu (16/3) dipasangi stiker segel bertuliskan KPK, dan dibalut plastik panjang berwarna merah dan hitam, sedangkan papan nama Kepala Kemenag Gresik tertulis keluar, akibatnya tidak seorang pun pejabat Kemenag wilayah itu berani membukanya.
Baca juga: Penetapan Tersangka Romi Diklaim PPP tak Ganggu Pemilu 2019
"Memang ada beberapa orang yang datang dan membawa kunci ruangan pak kepala, kemudian mereka meletakkan garis tanda segel di depan pintu," kata seorang petugas keamanan di kantor Kemenag yang tidak mau disebutkan namanya.
Orang yang datang ke Kantor Kemenang Gresik di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik Kota itu berjumlah tiga orang, dan datang pada Jumat (15/3) pukul 16.00.
"Kami tidak tahu petugas dari mana, namun hanya mengatakan dari lembaga khusus yang menangani kasus korupsi. Yang jelas, mereka datang untuk menyegel ruangan pak kepala," tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK di Jakarta mengatakan, telah mengamankan lima orang dalam OTT di Jawa Timur yang juga menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.
"KPK mengamankan lima orang pada kegiatan hingga pagi tadi termasuk diantaranya penyelenggara negara," kata Febri.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kemenag Gresik, Muafaq menjabat sebagai Kepala Kemenag Gresik terhitung tidak lama. Pria kelahiran 24 September 1969 itu dilantik sebagai kepala sejak 11 Januari 2019. (Ant/OL-6)
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved