33 Ribu ASN Pemprov DKI WFH Jumat Ini, Pramono: Fleksibel sesuai Kebutuhan Layanan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan diterapkan secara fleksibel, khususnya untuk pekerjaan yang bersifat administratif.

“Karena tidak ada range dari pusat, maka kami akan mengatur sendiri, antara minimal 25 persen sampai maksimal 50 persen ASN yang menjalankan work from home,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang tidak menetapkan batasan persentase secara rinci. Dengan ruang tersebut, Pemprov DKI Jakarta memilih merancang skema yang dinilai paling adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik di Ibu Kota.

Baca juga : Kebijakan WFH Jumat ASN Jakarta: Pramono Anung Larang WFC dan Ancam Sanksi Tegas

Ia menjelaskan, pengaturan teknis pelaksanaan WFH akan disiapkan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Nantinya, ketentuan tersebut akan dituangkan dalam keputusan gubernur sebagai payung hukum yang mengikat di lapangan.

Menurutnya, fleksibilitas ini penting agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik yang tetap harus berjalan optimal, sekaligus memberi ruang efisiensi kerja bagi ASN.

“Yang administratif bisa lebih fleksibel, tapi pelayanan publik tetap harus terjaga,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, jumlah pegawai ASN 67.554 termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sehingga, jika diterapkan 33 Ribu pegawai akan bekerja dari rumah. (H-3)