Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pemberlakuan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Jakarta akan tegak lurus dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global.
“Apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga,” ujar Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (17/3).
Pramono menjelaskan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memberikan tekanan besar pada ketersediaan gas dan BBM nasional. Meskipun harga BBM telah mengalami kenaikan signifikan, ia menjamin pasokan untuk wilayah ibu kota saat ini masih terkendali.
“Ketersediaan BBM, khususnya di Jakarta, terbilang masih aman, sehingga saya meyakini tidak akan terjadi panic buying,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk melakukan penghematan energi secara proaktif. Menurut Presiden, Indonesia tidak boleh terlena dengan kondisi saat ini mengingat dinamika global di Eropa dan Timur Tengah dapat sewaktu-waktu memicu lonjakan harga pangan akibat kenaikan biaya energi.
"Kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman. Kita bersyukur aman, tapi harus ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," tegas Presiden Prabowo.
Meskipun pemerintah telah mengamankan kebutuhan pangan mendasar dan mempercepat rencana sektor energi mandiri, penghematan BBM melalui kebijakan seperti WFH dinilai tetap menjadi langkah darurat yang paling rasional untuk menghadapi ketidakpastian dunia.
(Ant/P-4)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Negosiasi AS-Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. AS menuntut komitmen nuklir Iran, namun hasilnya nihil.
PEGAWAI Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, Jumat (10/4) resmi melaksanakan Work From Home (WFH).
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, telah menerapkan skema Work From Home (WHF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved