Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mengusulkan adanya standardisasi atau sertifikasi kemampuan bagi guru ngaji, guru madrasah, khatib Jumat,dan imam masjid. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai usulan tersebut merupakan langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan keagamaan di ibu kota.
"Saya sangat mengapresiasi gagasan terkait pentingnya standardisasi kemampuan guru ngaji dan khatib. Ini langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Jakarta," ucap Khoirudin, Rabu (12/11).
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas tenaga keagamaan tidak hanya berdampak pada mutu pembelajaran, tetapi juga terhadap pembinaan akhlak dan spiritual masyarakat. Karena itu, menurutnya, pelaksana pendidikan agama di tingkat masyarakat harus memiliki kemampuan yang terukur.
"Kalau kita ingin mendidik umat, pelaksananya harus memiliki kemampuan yang terukur dan dukungan anggaran yang jelas," ungkap Khoirudin.
Khoirudin menegaskan, DPRD DKI Jakarta siap mendorong pemerintah provinsi untuk menyediakan anggaran yang memadai agar program sertifikasi tersebut dapat dijalankan secara efektif.
"Kita butuh mitra seperti MUI untuk menjalankan program ini (sertifikasi). Nanti akan saya bicarakan dengan gubernur agar dukungan anggarannya bisa terealisasi," tuturnya.
Sebelumnya, MUI DKI Jakarta mengajukan gagasan sertifikasi untuk guru ngaji dan khatib dalam audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di ruang rapat Ketua DPRD pada Jumat (7/11) lalu. Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun menilai, sertifikasi menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia di bidang keagamaan yang berkelanjutan.
"Pembangunan jiwa umat tidak kalah penting dari pembangunan fisik. Keduanya harus berjalan beriringan," ujar Faiz. (M-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Pemprov Jakarta akui kelalaian dalam penanganan ikan sapu-sapu setelah disorot MUI. Evaluasi dilakukan, termasuk opsi olahan jadi arang.
Dana sedekah dari MUI ini, akan disalurkan secara tepat sasaran kepada para penyintas bencana di 3 provinsi tersebut.
MUI menyarankan Presiden AS Donald Trump menghentikan perang dengan pernyataan bermartabat demi perdamaian dunia dan menghentikan kerusakan global.
Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menemui MUI bahas keamanan Selat Hormuz dan negosiasi pembebasan kapal tanker Indonesia yang tertahan akibat konflik.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved