Jumlah Polwan di Indonesia Belum Ideal

JUMLAH polisi Wanita (polwan) di Indonesia masih minim, bahkan terendah di kawasan Asia Tenggara. Kondisi itu mencerminkan kesetaraan gender masih menjadi tantangan di dalam Korps Bhayangkara. 

Padahal, peran polwan dalam tugas kepolisian memegang peran strategis dalam penyelesaian kasus-kasus khusus, terutama terkait perdagangan hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Kabag Jakum Biro Jakstra Stama Rena Polri, Kombes Pol Benny Iskandar menjelaskan untuk meningkatkan jumlah target Polwan sebanyak 30% dari keseluruhan anggota pada tahun 2045 agar ideal dan dapat mewujudkan kesetaraan gender, kepolisian perlu melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan dan peranan Polwan. 
 
“Kalau misalnya lihat secara kuantitatif, ketika kita ingin meningkatkan jumlah Polwan hingga 30% dari populasi jumlah anggota Polri, itu nanti selama 20 tahun Polri hanya merekrut Polwan saja,” kata Benny kepada Media Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta pada Rabu (9/10). 

Baca juga : HUT Polwan Momentum Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurut Benny, butuh waktu hingga puluhan tahun ke depan untuk bisa memiliki jumlah Polwan yang seimbang di dalam institusi Polri. Hal itu bisa terealisasi bila 20 tahun hanya merekrut Polwan secara berturut-turut.

“Untuk itu kami harus melakukan kajian, kajian secara proporsional,” tuturnya.

Melansir data Women in Law Enforcement in the ASEAN Region 2020, jumlah Polwan di Indonesia hanya sekitar 6% dari keseluruhan anggota polisi. Data tersebut merupakan laporan studi Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol), Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC). 

Baca juga : Tes Psikologi Polwan Pembakar Suami Saat Rekrutmen Dipertanyakan

Jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, jumlah polisi wanita di Kamboja sebanyak 8% dari seluruh personel. Selain Indonesia dan Kamboja, jumlah polisi perempuan di negara-negara ASEAN lain berada di atas 10%. Laos menjadi negara dengan jumlah polisi perempuan paling banyak, yakni 20% dari seluruh anggota polisi. Melirik negara tetangga, jumlah polisi perempuan di Malaysia sebanyak 18%, sementara di Singapura sebesar 19%.

Menurut Benny, peningkatan jumlah Polwan agar menjadi ideal serta dapat mewujudkan kesetaraan gender masih menemui berbagai tantangan. Selain membutuhkan waktu yang panjang, hal ini perlu dukung oleh pendanaan yang memadai.

“Karena ketika melakukan penguatan terhadap polwan, kita tidak hanya melihat dari sisi kuantitatif, tapi juga kualitas dan jam terbang pengalaman di dalam penanganan kasus,” jelasnya. 

Baca juga : 7 Polwan Dikirim Jadi Petugas Pelayanan Ibadah Haji

Untuk itu, lanjut Benny, rekrutmen kepolisian saat ini juga masih mengandalkan polisi laki-laki yang nantinya mereka akan dibekali dengan kemampuan berwawasan gender dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Jadi secara bertahap sampai dengan 2045, kita akan memposisikan polwan secara kualitas dan kompetensi yang juga proporsional. Jadi sesuai kebutuhan," katanya.

Meski strategis, keberadaan polisi perempuan dalam tubuh Polri masih menunjukkan pekerjaan rumah tangga yang perlu diselesaikan. Mulai dari jumlahnya yang masih belum memadai hingga jabatan strategis yang masih sedikit diisi oleh Polwan.

Baca juga : Ini Kronologi Polwan Bakar Suaminya di Rumah Dinas

Untuk itu, dalam meningkatkan jumlah Polwan, Polri berencana akan menempatkan Polwan sebagai kepala unit Direktorat PPA-PPO di setiap Polsek.

“Jadi tingkat polda, ada direktorat PPA-PPO, kemudian di polres ada kasat PPA-PPO, kemudian di polsek itu ada kanit PPA-PPO. Polsek ini yang harus diperkuat karena permasalahan-masalah wanita dan anak-anak itu banyak terjadi di tingkat desa,” jelasnya. 

Sementara itu, koordinator dan pengurus pusat LBH Apik Indonesia, Asnifriyanti Damanik mengatakan sedikitnya jumlah Polwan berpangkat Jenderal menjadi tantangan dalam mengelola Direktorat PPA-PPO ke depan. 

Menurutnya, perlu ada pemberian peluang afirmatif atau tindakan khusus untuk menjadikan posisi Polwan setara untuk menduduki pimpinan pada Direktorat PPA-PPO. 

“Untuk orang yang akan menduduki jabatan tinggi di direktorat PPA-PPO yang masih belum tercapai dan terpenuhi syarat kepangkatan, itu bisa menempatkan polwan yang minimal sudah memiliki pangkat di bawah jenderal dan punya pengalaman dalam membidangi urusan perempuan dan anak. Itu bisa diusulkan, jadi jangan menjadikan polwan yang berpotensi tidak bisa menduduki PPA-PPO hanya karena faktor jabatan belum terpenuhi,” ungkapnya. 

Jika merujuk data Polri terbaru secara lebih rinci, jumlah SDM Polri tahun 2021 menunjukkan jumlah polwan di Indonesia sebanyak 24.772 orang dari jumlah total anggota polisi 416.414 orang. Dari segi kepangkatan, 3 polwan berpangkat perwira tinggi, 1.477 perwira menengah, 3.412 perwira pertama, dan 19.830 bintara.

Lebih lanjut, Asni mengatakan strategisnya posisi polwan yang tidak dibarengi dengan jumlah yang memadai menunjukkan bahwa tantangan Polri soal kesetaraan gender di tubuh institusinya masih perlu mendapat perhatian serius. 

“Bisa saja menempatkan polisi laki-laki tapi hal yang menjadi pekerjaan rumah Polri saat ini adalah sejauh mana proses menciptakan polki yang memiliki perspektif gender di kepolisian,” pungkasnya. (P-5)