Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBUAT konten di media sosial YouTube atau Youtuber, Muhammad Hasan Abdillah, resmi dilantik menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Senin (26/8) siang.
Hasan berjanji akan mengadvokasi kepentingan masyarakat Jakarta, terutama pada bidang pemerintahan. Dia mengaku, mendapat mandat dari DPW PKS untuk ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan.
"Kami ditunjuk oleh (calon) Ketua DPRD DKI Jakarta selanjutnya, Insya Allah Pak Khoirudin untuk di Komisi A bidang pemerintahan, yang fokus juga pada lembaga masyarakat dan komunikasi," kata Hasan saat ditemui di DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8)
Baca juga : Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
Ia menjelaskan, dirinya mendapat amanat dari masyarakat untuk memperjuangkan administrasi di tingkat paling kecil yakni RT.
"Mereka ini paling dekat dengan masyarakat, menyentuh langsung masyarakat dan sebenarnya masih butuh pembiayannya," ujar pria yang disapa Hasan Jr.
Selain itu, dia juga menyoroti kurangnya ketersediaan kamera pengawas atau CCTV yang ada di ruas jalan Jakarta.
Baca juga : Penonaktifan NIK Jakarta Picu Kekhawatiran Pekerja Asal Jakarta di Luar Daerah
Keberadaan CCTV ini dibutuhkan untuk menekan kasus pencurian, sekaligus mempermudah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat kasus kejahatan.
"Dibutuhkan CCTV karena begitu banyak sekali pencurian-pencurian yang terjadi di Jakarta, ini tugas kami jadi CCTV diperbanyak lagi," imbuhnya.
Sementara di sektor komunikasi, Hasan akan memperjuangkan untuk agar pemerintah daerah memperbanyak dan mengaktifkan kembali layanan JakWiFi di permukiman padat penduduk.
Baca juga : Molecool Sediakan 2.000 Titik CCTV HD Pantau Kemacetan Jakarta
Keberadaan JakWiFi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2020 lalu itu sangat meringankan masyarakat untuk mengakses dunia internet dan digital.
Mereka tidak perlu lagi membeli paket data telepon seluler sendiri, karena pemerintah menyediakan layanan ini.
"Kami mau mencoba mengembalikan JakWiFi agar diaktifkan kembali. Dulu sudah pernah diaktifkan, cuma nanti JakWiFi akan diaktifkan dengan pembatasan-pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan jaringan WiFi," tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Hasan menambahkan, bakal memanfaatkan sosial media yang dimiliki sebagai sarana informasi kepada masyarakat atas perjuangannya di DPRD DKI Jakarta.
"Dari sosial media ini saya akan gunakan dengan benar-benar untuk menjadi kelebihan sebagai anggota dewan, demi mengawal kebijakan pemerintah dan masyarakat juga bisa tahu apa kerja di DPRD sebenarnya," imbuh Hasan.
Dia tidak menampik, cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui kinerja anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Padahal selama menjadi anggota dewan, mereka berjuang untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
"Kadang kami sudah kerja banyak tapi masyarakat tidak tahu karena tidak ada komunikasi sosial media yang benar, padahal semua orang sudah main sosial media," pungkasnya. (P-5)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Rekaman video terbaru dari Minneapolis membuktikan agen ICE memberikan pernyataan palsu di bawah sumpah terkait penembakan dua imigran. Skandal ini mengguncang "Operation Metro Surge".
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, wajibkan gedung 4 lantai lebih terhubung CCTV Pemprov DKI guna perkuat keamanan kota. Program Rp380 miliar ini sasar 30.000 titik kamera.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
dengan kamera CCTV di Jakarta pelaku kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus seharusnya bisa diidentifikasi dalam waktu singkat sebelumnya beredar wajah pelaku dari AI
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved