Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah tegas dalam memodernisasi sistem keamanan ibu kota dengan mewajibkan seluruh gedung yang memiliki empat lantai atau lebih untuk mengintegrasikan kamera pengawas (CCTV) mereka dengan sistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kebijakan ini diambil untuk menciptakan sistem pengawasan kota yang terpadu guna mempercepat respons terhadap keadaan darurat, menekan angka kriminalitas, hingga mengoptimalkan manajemen lalu lintas di seluruh wilayah Jakarta.
"Jadi, untuk CCTV, kita sedang, sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari empat sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi," ujar Pramono dilansir dari Antara, Sabtu (4/4).
Pramono menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi Jakarta menuju kota cerdas (smart city) yang lebih aman. Tidak hanya menyasar gedung-gedung komersial dan perkantoran, perluasan jangkauan pengawasan ini juga akan menyentuh level akar rumput di setiap kelurahan.
"Dan kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang," tambahnya.
Integrasi besar-besaran ini merupakan realisasi dari janji kampanye pasangan Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Pemprov Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp380 miliar untuk memasang dan mengintegrasikan sedikitnya 30.000 titik CCTV di berbagai permukiman warga.
Proyek ambisius ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan target menciptakan jaring pengamanan digital yang tidak terputus di seluruh sudut Jakarta. Dengan sistem yang terhubung langsung ke pusat kendali Pemprov, pengawasan terhadap dinamika kota diharapkan menjadi lebih efektif dan transparan. (Ant/Z-10)
Pemprov Jakarta menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 24 April 2026. Berlaku untuk MRT, LRT, dan TransJakarta selama 24 jam penuh.
Ia menilai aksi kekerasan tersebut sudah berulang dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
Masyarakat saat ini tidak lagi sekadar datang untuk rekreasi fisik, melainkan mencari koneksi emosional dan nilai kebersamaan dengan keluarga.
Pendataan dilakukan melalui koordinasi berjenjang hingga tingkat RT/RW, disertai layanan langsung ke permukiman warga.
Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak menentu serta ancaman El Nino hingga September berpotensi mengganggu kinerja ekonomi daerah.
Pemprov DKI akan mengatur pajak kendaraan listrik usai Permendagri 11/2026 terbit, dengan besaran disesuaikan kebijakan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved