Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo harus cari partai politik (parpol) baru untuk bisa mengamankan posisi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Tak hanya itu, parpol sebagai kendaraan politik juga penting agar beberapa program yang dicetus pada masa pemerintahannya tetap berjalan.
Jokowi kerap diisukan sejumlah partai setelah tidak diakui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Golkar menjadi parpol yang paling santer diisukan. Selain Golkar, ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca juga : Megawati Bantah Tekan Jokowi Dukung Ganjar
"Ketika sudah tidak diakui PDIP dan tidak dianggap kader mau tidak mau, suka tidak suka senang tidak senang harus cari pelabuhan baru, rumah baru untuk jadi back up politik Jokowi," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (1/5).
Ujang menjelaskan, instrumen parpol tetap dibutuhkan Jokowi untuk mengontrol sejumlah program yang sudah dijalankan. Pilihannya sekarang ada di Jokowi, ke mana akan berlabuh?
Sejauh ini dari tiga partai yang sering disebut-sebut, Golkar menjadi pilihan realistis untuk Jokowi. Menurutnya, partai berlogo pohon beringin itu partai besar yang memiliki basis masa yang kuat.
Baca juga : Surya Paloh Jawab Rencana Bertemu Jokowi
"Pilihannya ada di Pak Jokowi. Saya melihatnya yang bisa diandalkan ketika sudah tidak berkiasa lagi itu Partai Golkar, partai besar, partai kuat, mudah bagi Jokowi untuk bersandar di situ," kata dia.
Sinyal Jokowi akan berlabuh ke parpol baru diungkapkan Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi, Rabu (1/5) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepada wartawan, Budie mengatakan Jokowi akan berlabuh ke salah satu parpol. Kendati demikian, ia tidak menyebu parpol apa yang jadi pilihan Jokowi. (Mal)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved