Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SAMPAH berserakan usai berakhirnya pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Tampak sampah rumah tangga, bungkus makanan, plastik, dan sisa-sisa bahan kertas dari alat peraga kampanye (APK) partai politik (parpol) juga berserakan di berbagai titik Kota Depok. Bahkan, sampah juga berserakan di pasar-pasar tradisional, rel kereta api, dan saluran drainase.
Tak hanya sampah yang berserakan, tetapi juga sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan rusak terkena paku APK parpol. Dari pagi hingga siang ini terlihat tidak ada pihak yang membersihkan sampah yang berserakan tersebut.
Baca juga : Sirekap Bukan Dasar Penentuan Penghitungan Suara
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KDLHK) Kota Depok Abdul Rahman sampah yang berserakan hingga menumpuk di jalan-jalan seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota hingga kampung-kampung karena libur bersama pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan DPR RI, DPD, DPRD tingkat I dan tingkat II.
"Kemarin kan acara pemilu anak-anak libur imbasnya sampah jadi numpuk. Biarpun begitu, nanti akan saya cek. Saya segera memerintahkan Kepala Bidang Kebersihan Dadan Ardan membersihkan sampah tersebut dan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok," kata Abdul Rahman, Kamis (15/2).
Ia juga mengatakan akan membersihkan paku APK dari pohon. "Kita akan sisir pohon-pohon yang terpaku APK itu," ucapnya.
Baca juga : 9 Daerah Rawan di Papua Relatif Aman pada Hari Pemungutan Suara
Salah satu warga Kota Depok, Ari Manggala mengaku prihatin dengan kondisi wilayah yang dipenuhi oleh sampah. Ari mengaku sangat terganggu dengan sampah yang berserakan itu.
"Saya hampir tiap hari olahraga di Kota Depok merasa tidak nyaman dengan sampah-sampah itu. Sangat mengganggu," katanya.
Dia berharap DLHK Kota Depok segera membersihkan sampah-sampah di Kota Depok itu. "Harusnya dibersihkan, jangan dibiarkan sampai membusuk," harapnya.
Baca juga : Kubu Anies dan Muhaimin Soroti Berbagai Pelanggaran Serius Pilpres
Sampah-sampah yang berserakan terlihat di Pasar Tugu, Jalan Raya Bogor dan Jalan Komjen M.Yasin, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Sampah yang menumpuk dan berserakan disini tampak menutup badan jalan pasar dan saluran air. Akibat sampah ini konsumen dan pedagang harus mencari jalan alternatif masuk pasar.
Paling parah lagi di lingkungan RW 12 Jalan Raya Bogor, Kelurahan Tugu. Pengendara dari arah simpang Depok sering terjatuh karena sampah berserakan hingga badan jalan. Tumpukan sampah tersebut membuat pengendara kebauan.
(Z-9)
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah secara komprehensif hingga ke hilir
Sampah dan lumpur yang diangkut dari aliran Kali Baru sekitar 7 ton dan 8 ton dari Kali Laya, dengan diangkut oleh 6 armada truk besar menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.
Ledakan tabung gas diduga picu kebakaran Kafe di Depok. Sebanyak 35 orang terdampak, 5 karyawan alami luka bakar serius dan dilarikan ke RS.
Masyarakat diharapkan langsung mendatangi kantor kelurahan atau gerai layanan resmi Dukcapil Depok untuk melakukan aktivasi IKD secara aman dan legal.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved