Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUNGUTAN suara tinggal menghitung hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai persiapan demi menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Pemilu 2024.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan KPU DKI telah memetakan sebanyak 2.841 TPS berada di daerah rawan banjir dari total 30.766 TPS yang ada di Ibukota.
Guna memastikan TPS serta proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa gangguan dari bencana banjir, BPBD DKI meminta kepada para lurah agar TPS tidak ditempatkan di wilayah yang berdekatan dengan sungai.
Baca juga : Pemprov DKI Pastikan Genangan Air di Jakarta Surut
"Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC (tim reaksi cepat) telah melakukan koordinasi dengan para lurah untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir dan juga telah aktif dalam tim posko bersama di tingkat kelurahan," kata Isnawa kepada awak media, Selasa (6/2).
BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah upaya mitigasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024, di antaranya terlibat dalam tim piket bersama posko pemilu baik di tingkat provinsi maupun kelurahan.
"BPBD juga menyiagakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan Pemilu, seperti tenda, perahu, dan lain-lain," jelasnya.
Baca juga : Bawaslu Klaim Bakal Maksimalkan Pengawasan di TPS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan, setidaknya ada 25 kelurahan di Jakarta rawan banjir ketika musim hujan.
Seluruh 25 titik rawan banjir tersebut tersebar di empat kota administrasi. Lima kelurahan rawan banjir di Jakarta Barat antara lain Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan dan Utara, serta Kembangan Utara. Untuk wilayah Jakarta Selatan, terdapat sembilan kelurahan yang rawan banjir, yakni Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang.
Di Jakarta Timur ada (Kelurahan) Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan dan Cipinang Melayu. Kemudian Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan.
Baca juga : Wapres Ingatkan Masyarakat Segera Urus Pindah Tempat Memilih
Di wilayah Jakarta Utara, daerah yang masuk kategori rawan banjir ialah Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan. Selain karena banjir berulang, BPBD mencatat, 25 kelurahan ini masuk kategori rawan karena lokasinya yang berdekatan aliran kali atau sungai. (Z-4)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved