Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengkaji ulang rencana penataan pedagang yang berada di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Pras usai menerima pengaduan dari para pedagang terkait larangan berjualan di lokasi tersebut. Seperti diketahui, puluhan pedagang tikar, makanan, minuman yang sudah berjualan di dalam area Taman Margasatwa Ragunan sejak puluhan tahun silam.
Menurut Prasetyo, Pemrpov seharusnya bisa memetakan atau memberikan tempat khusus bagi para pedagang tersebut.
“Dipetakan sajalah kalau hanya untuk penyewaan tikar, dan makanan. Coba itu diakomodir,” ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/1).
Baca juga: Pemprov DKI dan Jakpro Harus Lakukan Mediasi dengan Warga Kampung Bayam
Para pedagang, sambungnya, juga bisa didata supaya lebih terkoordinasi. Mereka bisa diberikan kartu identitas pedagang sehingga hanya pedagang resmi di Taman Margasatwa Ragunan yang bisa berjualan di lokasi wisata itu.
“Nanti kasih kartu identitas. Kalau yang tidak pakai, tidak bisa masuk, dan berjualan sesuai area yang telah ditetapkan. Begitu saja,” ucap politisi PDIP itu.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Petamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Bayu Meghantara menyatakan siap mengevaluasi rencana penataan pedagang di kawasan Taman Margasatwa Ragunan.
Baca juga: Heru Budi Hartono akan Tinjau Kembali Kenaikan Pajak Hiburan Malam 40 Persen
“Nanti kami coba evaluasi dengan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini bisa menciptakan kebersamaan di antara warga sekitarnya,” tuturnya.
Bayu menjelaskan, tidak diizinkannya sekumpulan pedagang di kawasan tersebut dilatarbelakangi Taman Margasatwa Ragunan merupakan kawasan konservasi. Menjaga ekologi di kawasan tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan. (Z-11)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved