Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan kapasitas 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Senin (21/8) hingga Oktober 2023.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustijani, menambahkan, kerja para ASN yang WFH tetap diawasi agar tidak keluar rumah saat jam kantor. Terlebih jika mudik pulang ke kampung halaman.
"Tidak boleh mudik. Begitu juga ke pasar atau sambil masak pakai daster itu dilarang," ujar Etty, di Pemprov DKI Jakarta, Senin (21/8).
Baca juga : Menteri LHK akan Tertibkan PLTU, PLTD dan Perusahaan Industri Penyebab Polusi Udara
Menurut Etty, aturan WFH bagi para ASN ini sesuai Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 34 tahun 2023.
Baca juga : Siang Hari, Kondisi Udara Kawasan Lubang Buaya Berstatus Tidak Sehat
WFH bagi para ASN, selain untuk mengurangi kemacetan saat KTT ASEAN, juga sebagai penanganan polusi udara di wilayah Ibu Kota.
"Jadi WFH ini memang kerja di rumah, bukan untuk masak, tapi bekerja dari rumah," tambah Etty.
Dia mengatakan, aturan WFH bagi ASN itu diberlakukan ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta. Namun dia mengaku pihaknya belum mengetahui total jumlah pegawai yang masuk dan WFH.
"Karena SE minimal 50 persen. Dari 50 persen itu masing-masing SKPD membuat data siapa saja WFH dan WFO per hari. Data baru kita tarik siang jam 1, baru nanti ketahuan sekian jumlah pegawai pemprov yang mengambil WFH dan WFO," lanjut Etty.
Sebagai informasi, kualitas udara di Ibu Kota masuk dalam kategori buruk sejak beberapa hari terakhir. Pada Senin pagi ini, DKI Jakarta masih dalam kategori buruk dengan posisi keenam di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Doha, Qatar dengan indeks 206 dan posisi kedua ditempati Seattle, Amerika Serikat, dengan indeks 167 serta ketiga yakni Lahore, Pakistan dengan indeks 164.
Angka itu dikutip dari laman IQAir pukul 05.00 WIB, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat pada angka 158. Berdasarkan tingkat polusi, DKI Jakarta diperkirakan dalam kategori kondisi tidak sehat pada Senin pagi ini.
Diinformasikan hari pertama ASN WFH, arus lalin di Jl Daan Mogot dan Jl S Parman terlihat padat merayap konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5.
Konsentrasi tersebut 14 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO). Sedangkan cuaca di Jakarta pada Rabu pagi ini berkabut dengan suhu 24 derajat celcius, kelembapan 89 persen, gerak angin 3,7 km/h, dan tekanan sebesar 1010 milibar.
Situs ini juga merekomendasikan masyarakat untuk mengenakan masker, menghidupkan penyaring udara, menutup jendela, dan hindari aktivitas outdoor. Rekomendasi cara melindungi diri itu agar masyarakat dapat terhindar dari udara luar yang kotor. (Z-8)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved