Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
VICE President (VP) Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif mengungkapkan alasan Planetarium pasca revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) rampung saat ini tak beroperasi.
Syachrial mengatakan, pihaknya masih terkendala proses pergantian star ball atau proyektor universal Planetarium yang sudah berusia tua.
"Itu yang jadi perhatian kita adalah star ball, itu sedang kita usahakan mudah-mudahan kita peroleh karena star ball ini sudah lama, versi 97 ini jadi beberapa alternatif kita coba," kata Syachrial ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (16/3).
Baca juga: Jakpro Tegaskan Revitalisasi TIM Sudah Sesuai Kajian
Syachrial menjelaskan bahwa pengadaan star ball baru membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga Jakpro butuh bantuan sejumlah pihak terkait termasuk para ahli untuk membahas persoalan tersebut.
"Karena cukup besar kalau kita menyediakan itu, kita diskusikan, tentu saja bukan hanya Jakpro, kita libatkan beberapa pihak nanti kita akan diskusi termasuk dengan komunitas yang peduli, termasuk pemprov," ungkap Syachrial.
Baca juga: Ini Alasan Planeterium TIM Belum Beroperasi
Saat ditanya terkait opsi perbaikan star ball lama, Syachrial mengaku masalahnya juga tak kalah kompleks. Syachrial memprediksi biaya perbaikan star ball lama juga bakal menelan biaya yang fantastis.
"Nanti kita akan diskusikan dulu kita cari yang terbaik, gitu ya baik itu kualitas harga tentu kita cari, belum diputuskan, bisa diperbaiki, untuk diperbaiki cukup kompleks biaya perawatan dan perbaikan cukup besar juga," kata dia.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa seluruh tahapan revitalisasi TIM sebenarnya telah rampung dikerjakan. Syachrial menyatakan bahwa tahapan revitalisasi Planetarium mulai dari desain hingga eksterior tersebut sudah selesai.
"Ya sebetulnya kan semua direncanakan dari awal, desainnya itu melibatkan berbagai pihak dalam hal pembangunannya termasuk kita juga pernah FGD melibatkan beberapa rekan yang konsen terhadap revitalisasi planetarium, desainnya, interior dan eksterior sudah sesuai dengan desain, itu sudah selesai," kata dia. (Far/Z-7)
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved