Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menghormati sejumlah fraksi yang menolak interpelasi Formula E.
"Tolong dihormati. Warga DKI juga ngerti hitung-hitungan politik kok. Kan jelas 7 fraksi ini jumlahnya lebih banyak. Kalau ada pihak yang tetap ngotot, ini justru tidak menghargai proses demokrasi di DPRD," ujar Zita, Rabu (29/9).
Baca juga: Gerindra Sarankan Anies tak Perlu Hadiri Rapur Interpelasi Formula E
"Masa 7 fraksi dikatain parlemen jalanan. Dituduh dikasih uang sama Gubernur. Itu jahat sekali lah," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia mengajak sesama anggota DPRD DKI untuk tidak gaduh di tengah kesulitan warga akibat pandemi covid-19. "Kasihan warga Jakarta. Kita pertontonkan dengan hal-hal seperti ini. Wakil rakyat harusnya hadir di tengah kegelisahan masyarakat," pungkas Zita.
"Ini zaman lagi susah, ekonomi susah, pangan susah, ayo berempati," sambungnya.
Baca juga: Ketua DPRD DKI: Jangan Buat Parlemen Jalanan
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa rapat paripurna ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Rapat tidak diteruskan lantaran sempat diskors selama satu jam.
Lalu, Pras, sapaan akrabnya, kembali membuka rapat. Namun, jumlah peserta paripurna masih belum juga memenuhi kuorum, karena hanya dihadiri 32 orang.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved