Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menghargai keputusan KPK. Menurutnya, Pemprov DKI mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, mantan anggota DPR RI itu menyerahkan semua proses penyelidikan kepada lembaga antirasuah.
Baca juga: KPK Tahan Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya
"Tugas kami sebagai Pemprov DKI adalah mengajak kita semua untuk selalu membiasakan asas praduga tak bersalah pada semua pihak. Aparat dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan aturan," jelas Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Jumat (28/5).
Politikus Partai Gerindra berharap para pihak yang terkait dengan kasus korupsi itu segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Lalu, menjelaskan perkara sejelas-jelasnya.
"Apapun hasilnya, kita harus hormati. Semua punya hak masing-masing. Apakah nanti setelah depositokan hasilnya seperti apa. Upamanya punya hak banding, dari aparat juga punya hak masing-masing. Mari kita saling menghormati, saling mendukung satu sama lain," pungkas Ariza.
Baca juga: Usut Kasus Tanah Munjul, KPK Periksa Sejumlah Saksi
Peristiwa ini dikatakannya menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI serta BUMD, agar lebih berhati-hati dalam melakukan program kerja. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menugaskan kepada Perumda Sarana Jaya untuk membeli banyak tanah yang difokuskan sebagai bank tanah.
"Semua harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan juga SOP yang ada. Tidak kalah penting, mari kita pastikan Jakarta bebas dari KKN," tutup dia.(OL-11)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved