Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Muhammad Idris mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki data penerima bantuan sosial tahap kedua. Menurutnya, penyaluran bansos sebelumnya masih banyak salah sasaran karena tidak akuratnya data penerima.
“Masih ada banyak kekeliruan. Data penerima bansos itu harus dibenahi,” kata Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).
Tidak hanya Idris saja yang merasa data penerima bansos DKI itu bermasalah. 105 anggota DPRD lainnya pun juga menanyakan kejelasan data tersebut. Hal ini diperkuat dengan kasus terdaftarnya anggota DPRD DKI dari Fraks PDI Perjuangan Johnny Simanjutak yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Politisi Partai NasDem inu menyebut pembenahan data penerima mendesak dilakukan. Terutama untuk menjamin penerim bansos tepat sasaran dan tidak terjadi lagi kesalahan.
Baca juga : DPRD: Napi yang Positif Covid-19 Dirawat dengan Penjagaan Ketat
"Supaya tidak merugikan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan pemprov bakal menyalurkan bantuan sosial tahap kedua menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Bantuan berupa paket sembako itu dibagikan ke warga terdampak Covid-19.
Menurutnya, ada penambahan isi paket sembako. Sebelumnya, nominal bantuan sembako tahapan pertama itu sebesar Rp149.500 untuk tiap kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Bakal ada tambahan yang mencapau Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako. (OL-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved