Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KESULITAN sinyal internet dikeluhkan oleh massa yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. Hal itu membuat mereka tak bisa mengikuti streaming sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebagian massa yang tidak ikut bergabung menyampaikan aspirasi, memilih berteduh di sepanjang trotoar. Beberapa di antara mereka sibuk mengutak-atik gawainya untuk mencari informasi terkini jalannya sidang.
"Memang susah sinyal yah mas? Mau streaming susah bener," tanya slah satu pengunjuk rasa Mizwar, Kamis (27/6).
Seorang pengunjuk rasa lainnya pun mengeluhkan kondisi serupa. Bahkan ia telah mencoba beberapa kali mematikan gawainya berharap sambungan internet kembali normal.
"Kirain HP error atau kuota yang habis, ternyata sama juga (masalah sinyal)," ujar Widodo diselingi tawa.
Baca juga: Massa Kawal MK Mulai Dekati Kawat Berduri Depan Gedung Menhan
Menurut mereka, sebelum mulai sidang, sambungan internet lancar tidak ada gangguan apapun. Setelah pukul 13.00 WIB seluruh koneksi untuk berselancar melalui mesin pencari sangat sulit. Mereka kini hanya mengandalkan informasi melalui aplikasi perpesanan, meski harus menunggu waktu yang cukup lama agar pesan tersampaikan maupun diterima.
"Ke sini mau tahu hasilnya langsung, eh ternyata tetap minta bantuan orang yang di rumah supaya nge-Whatapp-in info sidang," sambungnya.(OL-5)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jika pada panggilan kedua Juni mendatang pihak termohon tetap mangkir, pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved