KETEGANGAN di jalur perairan vital dunia kembali memuncak setelah Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran melaporkan penyitaan dua kapal komersial di Selat Hormuz pada Rabu pagi. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak.
Media pemerintah Iran mengidentifikasi kedua kapal yang disita ialah MSC Francesca dan Epaminondas. Pihak IRGC berdalih penyitaan dilakukan karena pelanggaran maritim. Saat ini, kedua kapal tersebut dikawal menuju pelabuhan Iran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Eskalasi di Jalur Minyak Global
Penyitaan ini menandai peningkatan signifikan dalam kontrol Teheran atas Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima produksi minyak global. Ini merupakan pertama kali Iran menyita kapal sejak pecahnya konflik pada 28 Februari lalu.
Situasi semakin genting setelah badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan ada tembakan terhadap dua kapal lain. Kapal ketiga bernama Euphoria juga menjadi sasaran serangan.
Aksi balasan itu diduga dipicu oleh tindakan Angkatan Laut AS yang sebelumnya menyita kapal Iran di Teluk Oman karena mencoba menembus blokade. Mahdi Mohammadi, penasihat Ketua Parlemen Iran, menegaskan bahwa perpanjangan gencatan senjata oleh Trump tidak memiliki arti selama pengepungan ekonomi masih berlangsung.
Diplomasi di Titik Nadir
Meskipun Pakistan berupaya menjadi mediator dan menjadwalkan perundingan damai di Islamabad, prospek partisipasi Iran masih suram. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa tim negosiasi Iran melihat tidak ada prospek untuk ikut serta dalam pembicaraan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuding Washington mengirimkan pesan yang kontradiktif. Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance yang dijadwalkan memimpin delegasi AS masih menunggu kepastian dari pihak Teheran.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, terus mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. "Saya sangat berharap kedua belah pihak akan terus mematuhi gencatan senjata dan dapat menyimpulkan Kesepakatan Perdamaian yang komprehensif," ujarnya.
Reaksi Internasional
Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengecam gangguan di Selat Hormuz sebagai tindakan ceroboh. Ia menegaskan bahwa kebebasan navigasi ialah hal yang tidak dapat dinegosiasikan.
Sementara itu, Inggris dilaporkan akan menggelar konferensi militer darurat yang melibatkan perencana militer dari 30 negara. Pertemuan ini bertujuan menyusun rencana pembukaan kembali Selat Hormuz secara paksa jika kondisi diplomatik tidak kunjung membaik. (Time/I-2)
