Eropa: Kritik Trump soal Paus Leo XIV adalah Kesalahan Besar

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Paus Leo XIV menuai kritik dari sejumlah pemimpin Eropa. Komentar tersebut dinilai tidak pantas dan mencederai penghormatan terhadap pemimpin agama sekaligus kepala negara Vatikan. Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz, menyebut pernyataan Trump sebagai kesalahan besar dalam sejarah.

Berbicara di Madrid pada 14 April waktu setempat, Diaz menegaskan bahwa sosok Paus memiliki peran penting sebagai pemimpin spiritual bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia.

“Paus adalah pemimpin negara dan pemimpin agama yang mewakili jutaan umat beriman. Tidak masalah apakah seseorang religius atau tidak; komentar seperti itu tidak pantas,” ujar Diaz.

Baca juga : Paus Leo Tak Gentar Lawan Gertakan Trump

Sebelumnya, melalui platform Truth Social, Trump mengkritik Paus Leo XIV dengan menyebut rekam jejaknya lemah dalam menangani kejahatan serta menilai kebijakan luar negerinya buruk. Ia juga menyiratkan bahwa Paus Leo, yang merupakan Paus pertama dari Amerika, tidak akan terpilih tanpa perannya sebagai Presiden AS.

Pernyataan tersebut memicu reaksi lanjutan dari berbagai pihak. Diaz menekankan bahwa meskipun ia menghormati Trump dan Paus dalam kapasitas masing-masing, pernyataan semacam itu berpotensi menimbulkan ketegangan jika diarahkan kepada pemimpin dunia lainnya.

“Jika saya mengatakan tentang pemimpin negara lain apa yang dikatakan Trump tentang Paus, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?” katanya.

Baca juga : Trump Sebut Paus Leo XIV Tak Akan di Vatikan jika Dirinya bukan Presiden

Kritik serupa juga datang dari Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Ia menilai pernyataan Trump tidak dapat diterima dan menegaskan peran Paus sebagai figur moral global yang secara konsisten menyerukan perdamaian.

“Saya menganggap kata-kata Presiden Trump mengenai Bapa Suci tidak dapat diterima. Paus adalah Pemimpin Gereja Katolik, adalah hal yang benar dan wajar jika beliau menyerukan perdamaian dan mengutuk semua bentuk perang,” ujar Meloni.

Kontroversi ini kembali menyoroti sensitivitas hubungan antara politik global dan otoritas keagamaan, terutama ketika pernyataan publik dari tokoh besar dunia berpotensi memicu respons diplomatik lintas negara.