Bedah 10 Poin Proposal Iran dan Keberatan AS

DALAM pengumuman gencatan senjata dengan Iran, Presiden Trump mengatakan pada Selasa (7/4) bahwa AS menerima rencana 10 poin yang merupakan dasar yang dapat diterapkan untuk bernegosiasi.

Pada Rabu (8/4), media pemerintah Iran merilis proposal tersebut. Ini merupakan daftar yang tampaknya mencerminkan banyak tuntutan lama negara itu.

Gedung Putih mengatakan pada Rabu bahwa daftar yang dirilis oleh Iran bukanlah dasar untuk gencatan senjata. Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan bahwa Iran memodifikasi proposal aslinya serta mengajukan rencana yang lebih masuk akal dan ringkas yang memungkinkan AS untuk menyetujui gencatan senjata.

Baca juga : Klaim Perang Iran hampir Selesai, Trump Siapkan Serangan Berat Tiga Minggu

Para mediator mengatakan pada Rabu malam bahwa Iran membuat sejumlah konsesi pada daftar aslinya, termasuk melunakkan posisinya tentang penarikan pasukan AS dari wilayah tersebut, ganti rugi perang, dan pengayaan nuklir.

Iran tidak segera menanggapi permintaan komentar. Media pemerintahnya berulang kali memposting versi proposal mereka pada Rabu.

Berikut daftar yang dirilis oleh Iran dan yang kita ketahui tentang keberatan Washington sebelumnya.

Baca juga : Iran Jamin Jalur Hormuz bagi Pengusir Dubes AS, Trump Ancam Keras

1. Jaminan nonagresi.

Hal ini berpotensi dapat dinegosiasikan tergantung pada nonagresi didefinisikan dan ditegakkan. Para pejabat Iran mengatakan kepada para mediator bahwa mereka menginginkan kekuatan global seperti Tiongkok atau Rusia untuk bertindak sebagai penjamin terhadap agresi lebih lanjut, meskipun tidak jelas apakah negara lain akan menyetujui hal itu atau bagaimana mekanisme kerjanya. Hambatan lain adalah meyakinkan Israel untuk menahan diri dari menyerang Iran.

2. Iran akan terus mengendalikan Selat Hormuz.

Presiden Trump menuntut pembukaan penuh selat tersebut sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Membiarkannya tetap berada di bawah kendali Iran akan menjadi konsesi besar dari AS. Bagi sekutu Amerika di Teluk, ini akan menjadi skenario mimpi buruk, memberikan kendali kepada saingan regional atas jalur yang mereka butuhkan untuk mengekspor minyak dan gas.

3. Menerima hak Iran untuk memperkaya uranium.

Presiden Trump mengatakan bahwa AS tidak akan menerima pengayaan uranium Iran. Ini poin kunci yang menghambat negosiasi sebelum perang.

Iran telah melunakkan posisinya dalam masalah ini, kata para mediator. Ruang gerak potensial yaitu para negosiator sebelumnya membahas cara-cara agar Iran dapat terus memperkaya uranium dalam jumlah kecil atau mengurangi persediaan uranium yang diperkaya.

4. Pencabutan semua sanksi utama.

AS menyatakan bersedia melonggarkan sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari kesepakatan, tetapi belum menyebutkan sanksi mana yang dimaksud. Iran menginginkan pencabutan sanksi utama AS, yang menghentikan perusahaan dan warga AS untuk melakukan sebagian besar bisnis dengan Iran.

Ada dua masalah besar. Kongres perlu menyetujui penghapusan sanksi-sanksi yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Washington kemungkinan besar tidak akan mencabut banyak sanksi utama yang terkait dengan aktivitas teror Iran atau pelanggaran hak asasi manusia.

5. Pencabutan semua sanksi sekunder.

Yang disebut sanksi sekunder melarang perusahaan asing untuk terlibat dengan Iran dalam berbagai kegiatan. Pemerintahan Obama menangguhkan sebagian besar sanksi tersebut berdasarkan perjanjian nuklir tahun 2015. Setiap perjanjian dengan Iran kemungkinan akan mencakup pencabutan beberapa sanksi sekunder.

6. Pengakhiran semua resolusi Dewan Keamanan. 

Iran menginginkan pencabutan sanksi di PBB, terutama sanksi yang membatasi perdagangan senjata konvensional dan rudal balistik serta komponennya. Sanksi tersebut diberlakukan kembali tahun lalu.

Baik Washington maupun Eropa kemungkinan besar tidak akan bersedia membiarkan Iran membangun kembali militernya secara legal dengan senjata Rusia atau Tiongkok. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi pada Rabu terhadap negara-negara yang mempersenjatai Teheran.

7. Pengakhiran semua resolusi Dewan Gubernur IAEA.

Iran ingin mengakhiri penyelidikan badan atom PBB terhadap pekerjaan nuklir masa lalunya karena penyelidikan tersebut telah digunakan sebagai dasar sanksi di masa lalu. Badan tersebut, yang didukung oleh Washington dan Eropa, mengatakan bahwa mereka hanya dapat melakukannya jika Iran menjawab pertanyaan.

Negosiasi sebelumnya menunjukkan ada ruang gerak. Di bawah kesepakatan nuklir 2015, Iran diizinkan untuk menjawab beberapa pertanyaan secara rahasia.

IAEA kemudian mengeluarkan laporan dan mengakhiri penyelidikan. Masalah ini muncul kembali ketika Israel merilis bukti ada material nuklir yang tidak diungkapkan di Iran. Para mediator mengatakan Iran melunakkan tuntutan ini.

8. Pembayaran ganti rugi kepada Iran.

Para mediator mengatakan Iran juga melunakkan tuntutan ini. AS kemungkinan besar tidak akan menyetujui pembayaran, tetapi Iran dan para mediator mengemukakan gagasan untuk menggunakan biaya yang dibayarkan oleh pengirim barang yang melintasi Selat Hormuz sebagai cara untuk mendanai rekonstruksi.

Negara-negara Arab lain mengusulkan penggunaan dana minyak Iran yang dibekukan di Qatar dan tempat lain untuk membiayai upaya pembangunan kembali Iran. Ini menjadi gagasan yang terbuka bagi Iran.

9. Penarikan pasukan tempur AS dari kawasan tersebut.

Presiden Trump ingin mengurangi kehadiran militer AS di Timur Tengah, tetapi Washington kemungkinan besar tidak akan setuju untuk menarik semua pasukannya dari kawasan tersebut, terutama segera setelah perang. Iran telah mundur dari tuntutan ini, kata para mediator.

Pangkalan-pangkalan AS berfungsi sebagai jaminan penting bagi sekutu-sekutu Teluknya dan memberi Washington kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh wilayah. AS memiliki 30.000 hingga 40.000 tentara di Timur Tengah sebelum perang.

10. Gencatan senjata di semua lini, termasuk melawan Hizbullah di Libanon. 

Hal ini terbukti bermasalah bagi Israel, yang menolak untuk menghentikan operasi militernya di Libanon. Washington membantah kesepakatan minggu ini mensyaratkan gencatan senjata di Libanon.

"Saya pikir ini berasal dari kesalahpahaman yang sah. Saya pikir Iran mengira gencatan senjata itu termasuk Libanon, padahal tidak," kata Wakil Presiden JD Vance pada Rabu. (WSJ/I-2)