Rusia Tolak Resolusi Selat Hormuz, Siapkan Draf Alternatif Bersama Tiongkok

RUSIA memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait Selat Hormuz yang diajukan oleh sejumlah negara Timur Tengah pada Selasa (7/4). 

Moskow menilai rancangan tersebut berpotensi memperburuk eskalasi konflik dengan memberikan legitimasi terhadap tindakan agresif terhadap Iran.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rancangan resolusi yang dipimpin oleh Bahrain bersama Yordania, Qatar, Kuwait, Emirat Arab, dan Arab Saudi. Ia menyebut proposal tersebut mengandung pendekatan yang tidak tepat dan berbahaya.

Baca juga : Rusia, Tiongkok, dan Prancis Tolak Rencana Penggunaan Kekuatan Militer di Selat Hormuz

Menurut Nebenzia, mitra-mitra Rusia melangkah jauh dari batas yang dapat diterima dengan mengusulkan pendekatan yang dinilainya keliru terhadap situasi kawasan.

"Pada dasarnya, hampir setiap paragraf dari rancangan yang mereka usulkan penuh dengan unsur-unsur yang tidak seimbang, tidak akurat, dan konfrontatif," kata Nebenzia dilansir Anadolu, Rabu (8/4).

Ia juga menilai rancangan tersebut menyajikan narasi sepihak dengan menempatkan Iran sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawasan, tanpa menyinggung peran pihak lain.

Baca juga : Krisis Kapal Penyapu Ranjau AS: Ancaman Iran dan Blokade Tiongkok

Nebenzia menegaskan bahwa dokumen tersebut menggambarkan tindakan Iran sebagai satu-satunya sumber dari aktivitas destabilisasi dan ketegangan regional, sementara tidak menyebutkan serangan ilegal AS dan Israel yang menargetkan wilayah Iran.

Selain itu, Rusia mengkritik isi resolusi yang dinilai mengabaikan aspek geografis penting terkait Selat Hormuz. Nebenzia menilai terdapat pengabaian yang disengaja terhadap fakta bahwa sebagian besar Selat Hormuz berada di dalam perairan teritorial Iran.

Ia memperingatkan bahwa rancangan resolusi tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hukum internasional, termasuk hukum laut, serta dapat merusak upaya global dalam menjaga perdamaian.

Lebih lanjut, Nebenzia menegaskan posisi Rusia yang secara konsisten menentang tindakan militer terhadap Iran.

Ia menyatakan Rusia mengutuk agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta menolak serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil mereka.

Setelah menggunakan hak vetonya, Rusia bersama Tiongkok mengumumkan tengah menyiapkan rancangan resolusi alternatif. Proposal tersebut disebut akan mengedepankan prinsip keseimbangan dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Nebenzia menyatakan bahwa rancangan alternatif tersebut akan ringkas, adil, dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya mengenai penyelesaian sengketa secara damai, serta akan segera diajukan untuk pemungutan suara.

Langkah Rusia ini kembali menegaskan perbedaan tajam di antara anggota Dewan Keamanan PBB dalam merespons eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait situasi di sekitar Selat Hormuz. (I-2)