Emirat Tinggalkan OPEC saat Krisis Selat Hormuz, Pukulan Telak bagi Saudi

EMIRAT Arab secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) serta aliansi OPEC+. Keputusan yang berlaku efektif mulai 1 Mei ini diprediksi akan mengguncang kendali harga minyak global yang selama ini didominasi oleh Arab Saudi.

Menteri Energi Emirat, Suhail Al Mazrouei, menyampaikan apresiasinya melalui media sosial atas kerja sama yang terjalin selama puluhan tahun. "Kami berterima kasih kepada OPEC dan negara-negara anggotanya atas kerja sama konstruktif selama beberapa dekade," tulisnya.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis kantor berita negara Emirat, langkah besar ini diambil untuk mencerminkan visi strategis dan ekonomi jangka panjang negara tersebut. Selain itu, profil energi Emirat yang terus berkembang menjadi alasan utama di balik keputusan untuk berdiri sendiri di luar kartel minyak tersebut.

Baca juga : Produksi Minyak OPEC Anjlok akibat Penutupan Selat Hormuz

Dampak Krisis Selat Hormuz

Keputusan Emirat keluar dari OPEC terjadi di tengah situasi geopolitik yang sangat panas. Gangguan di Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Iran mengganggu dinamika pasokan minyak mentah dunia secara signifikan. Penutupan sebagian jalur pelayaran vital tersebut oleh Iran merupakan respons terhadap serangan dari Amerika Serikat dan Israel.

Kondisi ini diperparah dengan langkah Amerika Serikat yang memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menciptakan guncangan energi global yang merambat ke seluruh sektor ekonomi dunia.

Peta Kekuatan OPEC Pasca-Emirat

Keluarnya Emirat menjadi pukulan diplomatik dan ekonomi bagi Arab Saudi yang selama ini menjadi pemimpin de facto kelompok tersebut. Langkah ini juga sejalan dengan kritik yang sering dilontarkan Presiden Donald Trump terhadap peran OPEC dalam menentukan harga minyak global secara sepihak.

Dengan hengkangnya Emirat, kini OPEC hanya menyisakan 11 anggota inti, yaitu:

Kepergian Emirat menandai babak baru dalam peta energi Timur Tengah. Negara-negara produsen mulai memprioritaskan kepentingan nasional dan fleksibilitas ekonomi di atas solidaritas kartel tradisional. (Washington Post/I-2)