Tulsi Gabbard Rilis Dokumen, Trump Tuding Obama Khianati Pemilu 2016

DIREKTUR Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, merilis sejumlah dokumen yang disebut-sebut mengaitkan pejabat pemerintahan Obama dalam tindakan yang ia sebut sebagai bentuk pengkhianatan terkait pemilu presiden AS pada 2016.

Dokumen tersebut memicu kebingungan karena mencampuradukkan antara tuduhan keterlibatan Rusia dalam pemilu dengan anggapan bahwa negara itu secara aktif mencoba mengubah hasil pemilu lewat peretasan sistem pemungutan suara. 

Jurnalis CNN Jeremy Herb dan Katie Bo Lillis menelaah isi dokumen serta mewawancarai sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelidikan bipartisan Senat atas intervensi asing dalam pemilu 2016.

Baca juga : Obama Minta Biden Tidak Remehkan Trump di 2024

Salah satu sumber menyebut dokumen itu sangat menyesatkan, seperti yang dilaporkan dalam laporan CNN.

Meski demikian, hal itu tidak menghentikan Presiden Donald Trump untuk secara terbuka menuduh pendahulunya, Barack Obama, melakukan tindakan pengkhianatan yakni suatu pelanggaran berat yang menurut hukum AS dapat dihukum mati. 

Tuduhan itu dia lontarkan saat konferensi pers di Ruang Oval Gedung Putih di tengah agenda pembicaraan dagang dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Baca juga : Donald Trump: Suriah Kacau tapi bukan Teman Kita, Biarkan Saja

Trump menyampaikan tuduhannya dalam pernyataan yang panjang dan berbelit. Menurut banyak pengamat, itu memperlihatkan pola pikirnya. Ia kerap mengaitkan berbagai isu kembali pada topik imigrasi dan kekalahannya di Pilpres 2020.

Menanggapi tuduhan tersebut, kantor mantan Presiden Obama mengeluarkan pernyataan resmi yang jarang mereka lakukan.

"Demi menghormati jabatan kepresidenan, kantor kami biasanya tidak menghargai omong kosong dan misinformasi yang terus-menerus mengalir keluar dari Gedung Putih ini dengan tanggapan. Namun, klaim-klaim ini cukup keterlaluan untuk ditanggapi," ujar juru bicara Obama, Patrick Rodenbush, seperti dikutip CNN, Rabu (23/7).

Klaim-klaim itu disebut sebagai upaya pengalihan isu yang lemah dan tidak berdasar. Tidak ada bagian dari dokumen yang dirilis minggu lalu yang membantah kesimpulan yang diterima secara luas, yakni Rusia memang berusaha memengaruhi hasil pemilu 2016, tetapi tidak berhasil mengubah hasil pemungutan suara.

Kesimpulan itu juga ditegaskan kembali dalam laporan pada 2020 oleh Komite Intelijen Senat yang bersifat bipartisan dan saat itu dipimpin oleh Senator Marco Rubio dari Partai Republik. (I-2)