Israel Sebut Blinken Sengaja Halangi Gencatan Senjata di Gaza

SUMBER-sumber terpercaya Israel menuduh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyabotase negosiasi gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. 

Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (22/8), laporan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, mengungkapkan sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Blinken membuat kesalahan besar dengan mengklaim bahwa Netanyahu menerima usulan AS, dan menyerahkan keputusannya kepada Hamas.

Sumber-sumber tersebut berpendapat bahwa Blinken secara serius merusak negosiasi dan menunjukkan kurangnya pemahaman, menuduhnya mendorong optimisme palsu untuk alasan politik internal AS, khususnya untuk memastikan kelancaran konvensi Partai Demokrat di Chicago, yang dimulai Senin dan berlanjut hingga Kamis (22/8).

Baca juga : Gencatan Senjata masih Buntu ketika Blinken Tinggalkan Timur Tengah

Sumber tersebut menambahkan bahwa negosiator senior Israel merasa khawatir dengan pernyataan Blinken selama konferensi persnya, karena mereka yakin bahwa Blinken telah memberikan pukulan telak bagi kesepakatan dengan memihak Netanyahu dan memberinya hadiah.

Mereka menekankan bahwa tidak akan ada kesepakatan yang tercapai jika Israel terus bersikeras mengerahkan pasukan di sepanjang Koridor Philadelphia, yang berbatasan dengan Gaza dan Mesir.

Sumber tersebut lebih lanjut mengklaim pernyataan Blinken menyiratkan dukungan AS terhadap posisi Netanyahu dalam mempertahankan pasukan Israel di sepanjang Philadelphia, meskipun ada penentangan dari Hamas dan Mesir.

Baca juga : Hamas Tanggapi Blinken yang Klaim Israel Sepakat Gencatan Senjata

Harapannya adalah bahwa Blinken akan mendorong Israel dan Hamas untuk menunjukkan fleksibilitas, tetapi sebaliknya, ia menerima Netanyahu dan menjauhkan diri dari Hamas, sehingga menimbulkan keraguan signifikan terhadap kelayakan tercapainya kesepakatan.

Media Israel melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan berbicara dengan Netanyahu untuk mendesaknya melunakkan posisi Israel mengenai Koridor Philadelphia.

Pejabat Israel, Mesir, dan Amerika bertemu di Kairo awal pekan ini untuk membahas masalah Koridor Philadelphia. Menurut situs web Israel, Walla, atas arahan Netanyahu, negosiator Israel menyerahkan peta kepada perwakilan Mesir dan AS, mengusulkan agar pasukan Israel terus dikerahkan di sepanjang Koridor Philadelphia sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

Baca juga : Menlu AS Tiba di Israel Upayakan Gencatan Senjata di Gaza

Namun, Mesir menolak usulan ini, dan AS menjelaskan kepada Israel bahwa peta yang disajikan tidak dapat diterima, menurut laporan media.

Blinken, yang berbicara di Doha sebelum meninggalkan wilayah tersebut, mengatakan bahwa AS menentang pendudukan Israel jangka panjang di bagian mana pun di Gaza.

Koridor Philadelphia, zona penyangga demiliterisasi sepanjang 14 kilometer di sepanjang perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir, tetap menjadi salah satu titik kritis utama dalam negosiasi antara Israel dan Hamas.

Baca juga : Hamas Enggan Terlibat dalam Perundingan Gencatan Senjata Gaza

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Namun, upaya mediasi terhenti karena Netanyahu menolak memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan perang.

Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan itu telah mengakibatkan lebih dari 40.200 kematian warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan hampir 93.000 luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade Gaza yang terus berlanjut telah mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, sehingga sebagian besar wilayah hancur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum daerah itu diserbu pada 6 Mei. (I-2)