Trump Ajukan Banding ke Mahkamah Agung Terkait Imunitas Hukum

PADA Senin, Donald Trump mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk mencegah keputusan pengadilan yang menolak klaim imunitas hukumnya atas dugaan kejahatan selama menjabat sebagai presiden.

Banding ke Mahkamah Agung untuk menunda keputusan sebelumnya sangat krusial untuk menentukan apakah Trump dapat diadili atas upayanya membalikkan hasil pemilihan 2020 di mana dia kalah dari Presiden saat ini, Joe Biden.

Banding ini menempatkan nasib Trump di tangan Mahkamah Agung sembilan bulan sebelum hari pemilihan di mana mantan presiden yang beraliran kanan keras tersebut kemungkinan besar akan menjadi calon dari Partai Republik untuk menghadapi Biden untuk kedua kalinya.

Baca juga : Putusan Mahkamah Banding Menolak Klaim Kekebalan Trump

Trump menjadi kandidat presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang mencalonkan diri di bawah bayang-bayang penyelidikan dan persidangan pidana beragam.

Dia menghadapi 91 tuduhan dalam empat kasus pidana terkait dengan pengambilan dokumen rahasia dari Gedung Putih saat dia meninggalkan jabatannya, penggunaan uang diam untuk meredam tuduhan hubungan seks di luar nikah yang merugikan, dan upaya serentak untuk membalikkan kemenangan Biden pada 2020.

Bulan ini, pengadilan banding federal, tingkat di bawah Mahkamah Agung, memutuskan dia tidak dapat mengklaim imunitas hukum.

Baca juga : Trump Menang di New Hampshire

Klaim Trump bahwa dia kebal dari tanggung jawab pidana atas tindakan yang diambilnya selama di Gedung Putih "tidak didukung oleh preseden, sejarah, atau teks dan struktur Konstitusi," kata para hakim.

Trump terus bersikeras seorang presiden harus memiliki imunitas hukum penuh agar dapat menjalankan tugasnya tanpa "ketakutan" akan "pembalasan."

Namun, pengadilan banding Washington menyatakan menjadikan seorang presiden "di luar jangkauan" yudikatif dan legislatif melalui pemberian imunitas akan "menghancurkan sistem pemisahan kekuasaan kami."

Baca juga : Trump Ajukan Banding ke Mahkamah Agung AS Terkait Larangan Ikut Pemilihan di Colorado

Pengadilan banding menunda keputusan tersebut hingga hari Senin untuk memberi Trump kesempatan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Sembilan hakim di sana sekarang harus memutuskan apakah akan mengambil kasus ini atau mungkin menolak.

Sidang pengadilan Trump atas upayanya merusak pemilihan 2020 seharusnya awalnya dimulai pada 4 Maret, tetapi ditunda oleh banding ini.

Baca juga : Dua Kekalahan Trump di Pengadilan

Waktu respons Mahkamah Agung akan lebih lanjut mempengaruhi kalender, dengan pemilihan presiden yang semakin mendekat.

Trump dituduh melakukan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan menghalangi sertifikasi kemenangan Biden oleh Kongres pada 6 Januari 2021.

Dugaan ini terkait dengan penyelenggaraan Trump atas unjuk rasa berisik pada hari pemungutan suara sertifikasi, kemudian menyuruh pendukungnya untuk berbaris ke Capitol, di mana mereka menyerbu melewati petugas polisi yang kewalahan dan merusak bangunan tersebut, menunda sertifikasi sebelum akhirnya diusir.

Baca juga : Janet Yellen Mempromosikan Pencapaian Ekonomi Biden Saat Kampanye 2024 Kian Memanas

Penasihat khusus Jack Smith mengajukan kasus konspirasi pemilihan terhadap Trump pada bulan Agustus dan telah berupaya keras agar persidangan dimulai pada bulan Maret.

Jika Trump dapat menunda persidangan hingga setelah pemilihan dan memenangkan masa jabatan lain, dia mungkin bisa memerintahkan penghentian kasus federal terhadapnya. (AFP/Z-3)

Baca juga : Trump Rajai Suara di Iowa di Tengah Cuaca Ekstrem