Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut. Pasalnya, situasi di negara tersebut memanas dalam beberapa hari ini setelah Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada 2 Agustus 2022.
Tiongkok pun mengecam kunjungan Pelosi. Bahkan setelah kunjungan tersebut, RRC melakukan latihan militer, antara lain dengan menembakkan roket ke arah Taiwan. Jet dan kapal perang juga diarahkan Tiongkok ke Selat Taiwan.
Meutya Hafid mengakui, situasi di Taiwan saat ini aman bagi 300 ribu WNI seperti disampaikan Kemenlu RI.
Baca juga : Meutya Hafid Minta Kemenlu RI Waspadai Situasi di Taiwan
Namun dia mengingatkan, situasi di Taiwan bisa berubah dengan sangat cepat, tergantung berbagai hal, baik respons Taiwan dan AS maupun situasi dalam negeri RRC sendiri.
Meutya Hafid menekankan bahwa kepentingan nasional RI adalah keamanan dan keselamatan WNI. "Itu adalah hukum tertinggi yang mesti kita junjung tinggi," ujarnya.
Karena itu, politikus perempuan Partai Golkar itu meminta Kemenlu sejak dini menyiapkan pola komunikasi yang paling efektif dengan semua WNI di Taiwan.
Baca juga : Kepada Pemerintah, Puan: Jangan Sampai WNI Jadi Korban Perang Israel-Palestina
"Penting bagi Kemenlu untuk menyiapkan komunikasi yang efektif agar dengan satu langkah, perwakilan RI di Taiwan bisa mengumpulkan semua WNI dalam persiapan evakuasi," kata Meutya yang juga Ketua DPP Partai Golkar.
Hal lain yang diingatkan Meutya Hafid adalah jalur evakuasi dan titik kumpul semua WNI.
"Angka 300 ribu itu jumlah yang banyak. Karena itu semua persiapan perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kepanikan pada waktu evakuasi," jelas anggota DPR dari Dapil Sumut I tersebut.
Hal terakhir yang diingatkan Meutya Hafid adalah transportasi untuk mengangkut semua WNI. Kemenlu diminta sejak dini bekerja sama depngan maskapai penerbangan maupun TNI agar evakuasi berjalan aman dan lancar. (RO/OL-09)
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya, ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik."
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid RRI Surakarta telah berhasil melakukan sosialisasi Pemilu 2024 melalui program-program yang dimilikinya.
Indo Pacific Strategy tentu akan mempengaruhi bagaimana menjaga keamanan di kawasan serta peningkatan kerjasama di bidang trade dengan Kanada.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved