Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya, ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik."
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid RRI Surakarta telah berhasil melakukan sosialisasi Pemilu 2024 melalui program-program yang dimilikinya.
Indo Pacific Strategy tentu akan mempengaruhi bagaimana menjaga keamanan di kawasan serta peningkatan kerjasama di bidang trade dengan Kanada.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid memberikan bantuan 1 unit mobil ambulans kesehatan kepada Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) untuk kegiatan sosial.
"Akikah merupakan salah satu kewajiban yang ada dalam syariat Islam, sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bayi yang dilahirkan" ungkap Meutya
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus peretasan terhadap awak redaksi Narasi.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kemenlu RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI Muetya Hafid mengatakan kewajiban untuk mendaftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lingkup privat itu memang sesuai aturan yang wajib.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang menyampaikan kecaman atas pernyataan dua politikus BJB.
Untuk saat ini, rapat-rapat Komisi I dengan kementerian dan lembaga akan ditiadakan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved