DK PBB Akan Berikan Suara Soal Sanksi terhadap Korea Utara

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberikan suara pada Kamis, atas permintaan Amerika Serikat, mengenai resolusi yang ditujukan untuk memperketat sanksi terhadap Korea Utara setelah negara itu menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM).

Amerika Serikat, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan untuk bulan Mei, telah menjadwalkan pemungutan suara pada sore hari, menurut dua diplomat kepada AFP dengan syarat anonim.

Sebelumnya, seorang pejabat senior AS mengatakan resolusi itu terutama akan melihat pembatasan impor minyak, meskipun para diplomat mengatakan Rusia dan Tiongkok bisa menggunakan hak veto mereka.

Pejabat itu mencatat Resolusi Dewan Keamanan 2397 diadopsi dengan suara bulat pada tahun 2017, menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika ICBM diluncurkan lagi.

"Itu adalah ketentuan dari resolusi itu. Itulah tepatnya yang terjadi dan kami merasa sekarang saatnya untuk mengambil tindakan," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Pejabat tersebut menolak berkomentar apakah Rusia dan Tiongkok akan memveto teks tersebut.

"Kami pikir resolusi ini akan mendapat dukungan kuat karena ini adalah masalah yang sangat penting bagi kami, jelas, (dan) sangat penting bagi sekutu kami Jepang dan Korea Selatan," imbuhnya.

Baca juga: Korut Luncurkan 3 Rudal Balistik, Biden Berang

Rancangan resolusi itu menyerukan pengurangan jumlah minyak yang secara legal dapat diimpor oleh Korea Utara setiap tahun untuk keperluan sipil dari empat juta menjadi tiga juta barel.

Rancangan itu juga akan memotong impor minyak olahan dari 500.000 menjadi 375.000 barel. Resolusi itu juga akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap ekspor Korea Utara termasuk jam, jam tangan, dan bahan bakar mineral.

Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara menembakkan tiga rudal, termasuk mungkin ICBM terbesarnya, beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden menutup kunjungan ke wilayah tersebut.

Seorang utusan PBB yang negaranya berada di Dewan Keamanan, yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim, mengakui "ancaman besar" yang ditimbulkan oleh tindakan Korea Utara, dan mengindikasikan keputusan AS untuk mendorong pemungutan suara cepat masih bisa menjadi bumerang.

"Jika rancangan itu ditolak, saya khawatir itu hanya akan menjadi kabar baik bagi pemimpin muda DPRK," kata duta besar itu, seraya menambahkan bahwa keretakan seperti itu di dewan akan membuat lebih sulit untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang.(AFP/OL-5)