AS Jatuhkan Sanksi pada 24 Pejabat Tiongkok dan Hong Kong

AMERIKA Serikat mengidentifikasi ada 24 pejabat senior Tiongkok yang diklasifikasikan sebagai yang memiliki peran penting dalam mencabut kebebasan Hong Kong, Rabu (17/3).

Keputusan itu diambil hanya beberapa jam sebelum pembicaraan akan dimulai antara pejabat senior AS dan Tiongkok di Alaska, pertemuan pertama sejak Presiden AS Joe Biden menjabat.

Hubungan AS dengan Tiongkok telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai masalah, termasuk tindakan keras Beijing terhadap perbedaan pendapat di Hong Kong setelah kota itu diguncang oleh aksi protes demokrasi yang besar dan sering disertai kekerasan hampir dua tahun lalu.

Di bawah Undang-Undang Otonomi Hong Kong - undang-undang yang diberlakukan tahun lalu dengan dukungan bipartisan - Departemen Luar Negeri harus mengidentifikasi pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang terlibat dalam mengikis kebebasan di pusat keuangan tersebut.

Laporan itu menambahkan dua lusin nama baru sehingga jumlah total yang terdaftar menjadi 34.

"Lembaga keuangan asing yang dengan sengaja melakukan transaksi dengan orang-orang yang tercantum dalam laporan hari ini sekarang dikenakan sanksi," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Semua yang ada dalam daftar tersebut sudah dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan atau melalui perintah eksekutif dari pendahulu Biden, Donald Trump.

Mereka yang terdaftar kebanyakan adalah pejabat tinggi Partai Komunis di Beijing serta petugas polisi keamanan nasional di Hong Kong.

Blinken mengatakan penambahan daftar itu dilakukan saat Beijing pekan lalu bergerak untuk merusak secara sepihak sistem pemilu Hong Kong dengan memperkenalkan aturan baru yang secara efektif akan menghentikan oposisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan lokal yang sudah terbatas di kota tersebut.

"Tindakan ini semakin merusak tingkat otonomi yang dijanjikan kepada orang-orang di Hong Kong dan menyangkal suara warga Hong Kong dalam pemerintahan mereka sendiri," kata Blinken.

Blinken dan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan akan melakukan pembicaraan dengan pejabat senior Tiongkok Yang Jiechi dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada Kamis di Alaska.

Pembicaraan itu akan menjadi yang pertama antara kedua negara sejak Yang bertemu dengan pendahulu Blinken, Mike Pompeo, pada Juni lalu di Hawaii.

Pemerintahan Biden secara umum mendukung pendekatan yang lebih keras ke Tiongkok yang diprakarsai oleh Trump, tetapi juga bersikeras bahwa itu bisa lebih efektif dengan menopang aliansi dan mencari cara untuk bekerja sama pada hal yang prioritas seperti perubahan iklim.

Tiongkok pun geram terhadap sanksi AS atas Hong Kong menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang melarang banyak perbedaan pendapat di kota itu. (Straits Times/OL-13)