Syarat Saudi jika Israel Ingin Normalisasi Hubungan

KERAJAAN Arab Saudi hanya akan menormalkan hubungan dengan Israel dalam rencana yang memberikan Palestina sebagai negara berdaulat. Pernyataan ini membatalkan spekulasi bahwa kerajaan itu akan segera menjadi negara Arab terbaru yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

"Yang kami butuhkan untuk membuat (normalisasi hubungan dengan Israel) terjadi yaitu kesepakatan damai yang memberikan negara Palestina bermartabat dan dengan kedaulatan nyata yang dapat diterima Palestina," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada Jumat (4/12).

Pangeran Faisal menyampaikan pidato secara online di Med2020, forum internasional tahunan di ibu kota Italia, Roma. Forum ini mempertemukan para pemimpin dunia.

Dia mengatakan Arab Saudi membayangkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan pembentukan negara Palestina dalam garis perbatasan 1967. "Kesepakatan itu harus dinegosiasikan, tapi yang penting sekarang yaitu membawa kembali orang Israel dan Palestina ke meja perundingan untuk bekerja menuju kesepakatan yang adil," kata Pangeran Faisal.

Yang disebut Abraham Accords ditandatangani pada September untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Perjanjian tersebut, yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk pembekuan oleh Israel atas rencana aneksasi tanah Palestina. Pejabat Palestina mengutuk normalisasi itu sebagai tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.

Pangeran Faisal mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel telah lama menjadi bagian dari visi Arab Saudi. "Ini pertama kali diletakkan di atas meja di Fez pada 1982 oleh Putra Mahkota Fahad," katanya.

"Kami masih memiliki visi yang sama bahwa Israel menjadi bagian normal dari kawasan itu dan memiliki hubungan yang sepenuhnya normal dengan tetangga. Yang kami butuhkan yaitu mewujudkan negara (Palestina)."

Solusi dua negara sangat mencerminkan Prakarsa Perdamaian Arab, yang diusulkan oleh Arab Saudi pada 2002. Inisiatif tersebut menyerukan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lain dengan imbalan penarikan penuh oleh Israel dari tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat.

Inisiatif tersebut didukung kembali selama bertahun-tahun oleh Liga Arab tetapi tidak pernah dilaksanakan. Soalnya, Israel melanjutkan pendudukan dan perluasan permukimannya di Tepi Barat. (Aljazeera/OL-14)