Dana Kurang, PBB Ingatkan Kondisi Buruk di Gaza dan Libanon

KRISIS keuangan terburuk yang pernah dihadapi oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina dapat menyebabkan bencana di Jalur Gaza dan ketidakamanan di Libanon. Didirikan pada 1949, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) mengelola sekolah dan menyediakan layanan kesehatan serta bantuan kemanusiaan lain kepada sekitar 5,7 juta warga Palestina dengan status pengungsi.

"Tidak ada yang peduli melihat sekolah tiba-tiba ditangguhkan dan layanan kesehatan ditangguhkan (di Gaza) pada saat orang-orang terkena pandemi (virus korona)," kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini kepada AFP. "Ini akan menjadi bencana total," tambahnya, dalam wawancara yang dilakukan melalui konferensi video pada Minggu (15/11).

Minggu lalu, Lazzarini mengumumkan bahwa UNRWA menghadapi kekurangan dana sebesar US$70 juta. Ini melemahkan kemampuannya untuk membayar gaji penuh staf pada November dan Desember.

Kekurangan dana itu memengaruhi 28.000 staf--kebanyakan berasal dari para pengungsi itu sendiri--di Tepi Barat yang diduduki Israel, Yerusalem timur, Jalur Gaza, Libanon, dan Yordania.

Situasinya sangat kritis di Jalur Gaza, daerah dengan dua juta orang Palestina. Tingkat pengangguran lebih dari 50%. Krisis virus corona pun menyebabkan pihak berwenang memangkas gaji pegawai di sektor publik.

Pengungsi di Libanon

Setelah otoritas lokal, UNRWA dengan sekitar 13.000 orang staf menjadi pemberi kerja utama di Jalur Gaza. Daerah ini dikendalikan oleh kelompok Islam Hamas dan di bawah blokade oleh Israel.

"Populasi ini sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional," kata Lazzarini. Ia memperingatkan bahwa penangguhan program UNRWA dapat memiliki dampak ekonomi dan keamanan yang menghancurkan.

Kepala badan tersebut menyatakan ketakutan bahwa hal yang sama dapat dengan mudah terjadi dengan pengungsi Palestina di Libanon. Sekitar 180.000 pengungsi Palestina tinggal di Libanon dari 470.000 yang terdaftar di negara itu.

Hak mereka untuk bekerja dan memiliki properti dibatasi. Libanon menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-1990 dengan melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan.

"Situasinya mengerikan di seluruh Libanon bahkan lebih buruk bagi para pengungsi Palestina," kata Lazzarini. Ia menambahkan bahwa sekitar 80%-90% dari mereka bergantung pada UNRWA untuk mendapatkan bantuan.

Penangguhan program bantuan badan tersebut di sana dapat menjadi sumber baru ketidakamanan bagi Libanon. "Kita berada pada saat orang mengharapkan UNRWA untuk memberikan lebih banyak," kata Lazzarini. "Tapi itu juga saat organisasi menghadapi krisis keuangan terburuk."

Berharap pada Biden

Lazzarini ditunjuk sebagai kepala badan tersebut pada Maret. Pendahulunya dipaksa mengundurkan diri akhir tahun lalu di tengah tuduhan salah urus yang menyebabkan para donor utama menutup dompet mereka.

Perkembangan tersebut hanya menambah kesengsaraan keuangan badan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan kontribusi AS untuk UNRWA pada 2018.

Washington sampai saat itu telah memberi UNRWA lebih dari US$300 juta setahun. Sekitar 40 negara pada awalnya membantu mengisi kesenjangan, tetapi kontribusi tersebut berkurang akibat pandemi virus korona terhadap mereka.

Beberapa warga Palestina dan pekerja kemanusiaan menggantungkan harapan mereka pada Presiden terpilih AS, Joe Biden, menyuntikkan kembali dana ke dalam pundi-pundi UNRWA. "Semua pesan menunjukkan bahwa akan ada keinginan untuk memulihkan kemitraan jangka panjang antara pemerintah AS dan UNRWA," kata Lazzarini.

Namun, lanjutnya, mewujudkan itu dalam tindakan konkret perlu dibahas setelah pemerintahan AS berikutnya ada. Hingga itu terjadi pada Januari, UNRWA akan berusaha meyakinkan para donor yang kelelahan untuk menutupi kekurangan tersebut hingga akhir tahun. "Kami berada di tepi jurang," Lazzarini memperingatkan. (OL-14)