Tiga Masalah Krusial dalam Tanggulangi Bencana

DALAM beberapa minggu terakhir, banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali mengungkapkan masalah krusial dalam penanggulangan bencana Indonesia. Masalah itu ialah lemahnya koordinasi lintas sektor, lambatnya respons, serta minimnya pemanfaatan data ilmiah dan teknologi secara terpadu.

Climate and Energy Manager Greenpeace Southeast Asia Iqbal Damanik mengkritisi rendahnya pemanfaatan rekomendasi ilmiah. "Para ilmuwan sudah mengingatkan sejak lama, tetapi rekomendasi sains sering kali tidak diakomodasi sebelum bencana terjadi. Kita punya data dan prediksi, tetapi tanpa tindakan. Semua itu hanya menjadi arsip," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pada kenaikan suhu 1,5°C, Indonesia berpotensi menghadapi hingga 23.000 titik bencana per tahun, lonjakan delapan kali lipat dari kondisi saat ini. Itu disampaikannya dalam forum diskusi publik Memperkuat Sinergi Penanggulangan Bencana di Indonesia yang digelar Iluni UI, Senin (8/12).

Baca juga : Gempa Membelah Desa Demirkopru Menjadi Dua Bagian

Dari sisi operasional, Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN Joko Widodo menekankan hambatan klasik birokrasi. "Masalah utama di Indonesia ada tiga: koordinasi, koordinasi, dan koordinasi. Tanggap darurat harus berani mendobrak kebuntuan birokrasi agar kita bisa bergerak cepat."

Ia mengingatkan bahwa duplikasi kerja antarlembaga membuat waktu penanganan semakin berlarut. "Sering kali satu lembaga bekerja, lembaga lain mulai lagi dari awal. Ini harus dihentikan."

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta, Narila Mutia Nasir, menegaskan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam setiap fase penanggulangan bencana. "Penanggulangan bencana bukan hanya soal logistik dan infrastruktur. Ini persoalan kesehatan publik. Kesehatan publik hanya bisa terjaga jika semua sektor bergerak bersama, berbagi data, dan saling memperkuat."

Iluni UI menekankan bahwa sinergi ini hanya dapat terjadi jika kolaborasi menjadi budaya, bukan hanya inisiatif insidental. "Indonesia tidak kekurangan ahli, teknologi, atau kapasitas. Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk bekerja bersama dengan semangat kolaboratif di antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum, serta pendekatan yang holistik dikarenakan kompleksitas penanganan, mitigasi, rekonstruksi, serta pencegahan bencana," tutup Pramudya A. Oktavinanda, Ketua Umum Iluni UI. (I-2)