Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UPAYA mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia menjadi sebesar 14% pada tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, membutuhkan tidak hanya program intervensi gizi namun juga upaya-upaya prevensi atau pencegahan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan stunting harus dilakukan, bahkan dimulai sejak ibu sebelum hamil, pada saat hamil, dan setelah melahirkan guna memastikan anakanak sehat dan tidak kekurangan gizi.
Bagaimana cara mengatasinya? Ketika berat badan balita tidak naik, harus intervensi dengan memberi makanan kaya protein hewani, seperti telur, ikan dan ayam.
Baca juga: Upaya Kominfo Ubah Mindset Masyarakat Soal Stunting dan Kemiskinan
Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul menghadapi bonus demografi dan menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah memandang sangat penting untuk melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dalam mempercepat pencapaian RPJMN.
Axton Salim, Koordinator Scaling Up Nutrition Business Network (SBN) Indonesia yang sekaligus Ketua Kelompok Kerja Stunting Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Ketua Bidang Pembangunan Berkelanjutan/SDGs mengatakan, “Bicara mengenai SDM unggul tidak terlepas dari pemenuhan gizi."
"Ada tiga prioritas SBN Indonesia terhadap percepatan perbaikan gizi di Indonesia yaitu intervensi dan edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja, gizi seimbang serta sanitasi dan higienitas," jelas Axton dalam keterangan, Kamis (26/10)
"Oleh karena itu, diperlukan upaya prevensi dan intervensi untuk mengatasi isu gizi termasuk stunting. Prevensi kami lakukan dengan memberikan edukasi kepada remaja, ibu hamil dan menyusui agar memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan yang baik," jelasnya.
Baca juga: Jawa Barat Optimistis Angka Stunting Capai 14 Persen pada 2024
"Tidak hanya itu, upaya intervensi juga kami lakukan dengan memberikan makanan bergizi sesuai pedoman dari Kemenkes. Namun, kami menyadari untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia perlu dukungan dunia usaha untuk saling bersinergi," kata Axton.
“SBN Indonesia bersama dengan Apindo melakukan kampanye Gerakan Anak Sehat (GAS) – Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (KIPAS) Apindo, gerakan ini merupakan integrasi antara prevensi dan intervensi pangan dengan target kepada sekitar 3.600 peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan bayi dari usia 6-24 bulan di tiga lokasi yakni Kabupaten Bogor, Kota Serang dan Kabupaten Purbalingga,” tambah Axton.
“Apindo berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting. Dunia usaha juga menyebut jika terdapat korelasi antara stunting dengan investasi," Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.
Baca juga: Penanganan Kemiskinan Berkaitan Erat dengan Pengendalian Stunting
"Stunting harus kita perangi bersama dengan pendekatan yang ilmiah dan berbasis sains untuk mewujudkan generasi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global,” kata Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani pada kegiatan program GAS-KIPAS di Kota Serang, Banten, Selasa (17/10).
Kegiatan yang diselenggarakan Apindo itu juga dihadiri (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Axton Salim, Ketua Umum Asosiasi Intitusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS., dan ratusan perwakilan penerima manfaat.
Program GAS-KIPAS adalah gerakan yang diinisiasi oleh SBN Indonesia bersama Apindo, Kemenkes, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), Institut Pertanian Bogor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Jenderal Soedirman sebagai kontribusi nyata mengatasi masalah stunting.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
Ingin si kecil tumbuh tinggi? Pastikan ia mendapat asupan nutrisi yang lengkap, cukup tidur, dan aktif bergerak.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Hospital Management Asia 2024 yang akan digelar di Bali pada Agustus nanti membahas digitalisasi untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam peningkatan layanan kesehatan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
Menteri Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Prof dr Budi Santoso dari jabatannya tidak ada hubungannya dengan dirinya.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
Presiden Jokowi Instruksikan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk mencari formulasi yang tepat agar harga alat-alat kesehatan dan obat-obatan bisa lebih murah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved