Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani menyebut akan ada 127.186 guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK di tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan guru-guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi PPPK 2021 lalu.
"Yang lolos passing grade 2021 ada 193 ribu, nah 127 ribu ini diangkat karena sudah mendapatkan formasi," jelas Nunuk, Senin (7/11).
Menurutnya, dari total 193 ribu guru yang lolos passing grade saat ini masih kelompok prioritas I (P1) dalam rekrutmen PPPK 2022. Dari formasi yang tersedia tahun ini, baru 127 ribu guru yang bisa diangkat. Sementara 66 ribu lainnya, saat ini masih diperjuangkan Kemendikbud-Ristek agar menjadi guru PPPK.
Nunuk mengatakan bahwa akan ada 55 ribu guru diantaranya yang akan diperjungkan lewat advokasi antara Kemendikbud-Ristek dengan pemerintah daerah (pemda). "Kita hanya mendorong untuk membuka formasi. Kita akan bekerja lebih keras lagi agar daerah membuka formasi untuk menampung guru-guru mereka," jelasnya.
Sisanya 11 ribu guru lainnya, akan diakomodasi lewat seleksi kesesuaian atau verifikasi. "Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional pedagogik, sosial dan kepribadian," kata dia.(OL-4)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved