Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyatakan bahwa proses pengangkatan dan penempatan bagi lulusan ASN Guru PPPK merupakan wewenang pemerintah daerah.
Dengan begitu, setelah lulus PPPK, para guru tersebut tidak langsung menerima gaji atau tunjangan dari pemerintah.
"Yang lulus PPPK pada 2021, bukan berarti dia akan mendapat gaji sejak Januari 2022," jelas Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani saat dihubungi, Selasa (27/9).
Baca juga: Menteri Nadiem: RUU Sisdiknas Bertujuan Sejahterakan Guru
"Sebab, ada proses pemberkasan, verifikasi dan validasi berkas, serta pengajuan Nomor Induk ke BKN. Lalu, proses pengangkatan dan penugasan di daerah oleh pejabat pembuat komitmen," imbuhnya.
Adapun pengumuman kelulusan saja baru dilakukan pada 5 Januari atau setelah masa sanggah. Sehingga, proses pemberkasan dan lainnya memang dimulai pertengahan Januari 2022.
Menurutnya, paling cepat lulusan PPPK tersebut baru diangkat pada April 2002. Bahkan, rata-rata mulai diangkat pada Juni/Juli 2022, sekaligus pada tahun ajaran baru.
Baca juga: Kemenkes Terima 260 Ribu Unit VTM Untuk Lacak Kasus Covid-19
"Jika proses administrasi kepegawaian berjalan baik, mereka akan terima rapel pada Oktober/November. Terhitung sejak pengangkatan, atau rata-rata daerah," tutur Nunuk.
Kemendikbud-Ristek terus melakukan koordinasi dengan pemda. Hal itu untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses administrasi. Sebelumnya, Komisi X DPR menyoroti banyaknya guru PPPK yang belum menerima gaji.(OL-11)
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
PERSOALAN isu cleansing guru honorer atau pemberhentian 107 orang guru honorer di sekolah negeri di Jakarta baru-baru ini sangat mengagetkan.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah karena merekrut guru honorer secara maladministrasi. Pengangkatan guru honorer dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Seharusnya guru honorer yang sudah mengajar cukup lama harus dihargai, dihormati dan diperjuangkan untuk menjadi guru P3K, bukan justru dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved