Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) di Jakarta, Rabu (5/1). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen BNPB dalam pencegahan korupsi.
Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara dua lembaga dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi di bidang penanggulangan bencana.
“Kunjungan kami ke KPK, untuk kerja sama meningkatkan integritas pegawai BNPB, dengan harapan ke depannya integritas seluruh personel dan pegawai lebih meningkat,” ujar Suharyanto saat berada di Gedung KPK, Jakarta (5/1)
Menurutnya, korupsi dapat terjadi karena kesadaran individu yang kurang. Meskipun diawasi oleh banyak pihak, jika mempunyai niat korupsi tentunya akan terjadi korupsi.
“Karena korupsi bagaimana pun kalau diawasi dari luar kalau memang ada niat, tentu saja masih bisa lolos. Namun jika kesadaran pribadinya meningkat, mudah-mudahan ini menjadi lebih baik lagi,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, KPK telah melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BNPB dengan tujuan pencegahan korupsi.
“Dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan penunjukan langsung, meskipun diperbolehkan harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa tersebut dikawal oleh KPK, dicegah agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan,” pungkas Alexander. (H-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved