Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENDIKBUDRISTEK 183.587 atau sekitar 36% formasi masih kosong pada seleksi seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah pusat sendiri sebenarnya membuka formasi sebanyak 1.002.616 formasi.
Dari angka tersebut sebanyak 506.252 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan yang melamar baru 64% atau sekitar 322.665 formasi dan sisanya masing kosong.
"Masih ada 183.587 formasi yang belum terpenuhi. Kebanyakan di daerah terpencil yang masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk mengisi posisi tersebut," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring, Jumat (8/10).
Kemendikbud-Ristek berjanji akan mengoptimalkan pada tahap II dan III nanti agar 1 juta guru dapat terpenuhi.
Baca juga : Kemenkes Pastikan Data PeduliLindungi Tak Disimpan Aplikator Mitra
"Karena pada seleksi tahap I fokusnya diperuntukkan bagi guru-guru negeri di dalam daerahnya sendiri dan sekolahnya sendiri Kami harapkan formasi kosong ini dapat terpenuhi di ronde-ronde selanjutnya," ujar Mas Menteri sapaan akrabnya.
Diketahui pada seleksi pertama PPPK sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama. Untuk guru-guru honorer yang lolos passing grade/ ambang batas tapi tidak mendapatkan formasi, nanti pada ronde kedua dan ketiga akan ada optimalisasi formasi.
Bagi yang belum lolos bisa mengambil tes di tahun ini atau tahun depan, guru honorer diberikan 3 kesempatan untuk mengambil tes seleksi dan bis memberikan jangka waktu untuk berlajar. (OL-2)
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
PERSOALAN isu cleansing guru honorer atau pemberhentian 107 orang guru honorer di sekolah negeri di Jakarta baru-baru ini sangat mengagetkan.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah karena merekrut guru honorer secara maladministrasi. Pengangkatan guru honorer dilakukan tanpa sepengetahuan Disdik.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Seharusnya guru honorer yang sudah mengajar cukup lama harus dihargai, dihormati dan diperjuangkan untuk menjadi guru P3K, bukan justru dipecat.
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menugaskan sejumlah tenaga fungsional penerjemah untuk menjadi juru bahasa
Saat ini ada sebanyak 203.385 satuan pendidikan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta jiwa dan 486.451 pendidik.
Kemendikbudristek mengalihwahanakan 100 judul buku bacaan bermutu (buku cerita bergambar) ke dalam bentuk buku Braille.
Bertempat di Ubud, Bali, Festival Intur 2024 mengusung tema Subak: Harmoni dengan Pencipta, Alam, dan Sesama.
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved