Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENDIKBUDRISTEK 183.587 atau sekitar 36% formasi masih kosong pada seleksi seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah pusat sendiri sebenarnya membuka formasi sebanyak 1.002.616 formasi.
Dari angka tersebut sebanyak 506.252 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan yang melamar baru 64% atau sekitar 322.665 formasi dan sisanya masing kosong.
"Masih ada 183.587 formasi yang belum terpenuhi. Kebanyakan di daerah terpencil yang masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk mengisi posisi tersebut," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring, Jumat (8/10).
Kemendikbud-Ristek berjanji akan mengoptimalkan pada tahap II dan III nanti agar 1 juta guru dapat terpenuhi.
Baca juga : Kemenkes Pastikan Data PeduliLindungi Tak Disimpan Aplikator Mitra
"Karena pada seleksi tahap I fokusnya diperuntukkan bagi guru-guru negeri di dalam daerahnya sendiri dan sekolahnya sendiri Kami harapkan formasi kosong ini dapat terpenuhi di ronde-ronde selanjutnya," ujar Mas Menteri sapaan akrabnya.
Diketahui pada seleksi pertama PPPK sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama. Untuk guru-guru honorer yang lolos passing grade/ ambang batas tapi tidak mendapatkan formasi, nanti pada ronde kedua dan ketiga akan ada optimalisasi formasi.
Bagi yang belum lolos bisa mengambil tes di tahun ini atau tahun depan, guru honorer diberikan 3 kesempatan untuk mengambil tes seleksi dan bis memberikan jangka waktu untuk berlajar. (OL-2)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved