Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PADA hari pertama proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI untuk jalur prestasi akademik dan non akademik hari ini telah menuai keluhan banyak para orangtua. Hal utama yang dikeluhkan adalah kesulitan orangtua membuatkan akun untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dituju.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berpendapat proses PPDB setiap tahun akan selalu diwarnai polemik. Hal ini karena banyaknya minat masyarakat untuk bersekolah ke sekolah negeri dan hal itu tidak diimbangi dengan jumlah sekolah negeri di Ibu Kota.
Baca juga: Kejahatan Femisida Meningkat, Kehadiran RUU PKS dan KUHP Mendesak
"Contohnya adalah jumlah lulusan SD tahun ini sekitar 180ribu orang. Namun, jumlah kursi yang ditampung oleh SMP negeri hanya 71 ribu. Kemudian, lulusan SMP negeri tahun ini ada sekitar 80 ribu orang. Tapi jumlah kursi di SMA negeri hanya sekitar 50 ribu," kata Zita dalam diskusi virtual, Senin (7/6).
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itupun menuntut agar Pemprov DKI dapat menambah jumlah sekolah negeri di Jakarta. Menurut dia, tingginya minat warga terhadap sekolah negeri karena sekolah negeri bebas biaya.
Selain itu, ada beberapa faktor lainnya seperti pengaruh memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki universitas negeri dibandingkan sekolah swasta.
"Ini perlu jadi bahan diskusi panjang baik masyarakat warga DKI. Semuanya kita sinergi untuk mendorong agar jumlah itu bisa diperluas sehingga warga yang bisa sekolah gratis makin banyak," lanjutnya. (OL-6)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
"Kakak-kakaknya yang ngajar dan semuanya baik banget. Belajarnya juga enggak bikin bosen karena ada gimnya,"
Rumah Cita-cita ingin berkontribusi membantu anak-anak yang berada di sekitar Kampung Pemulung, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved