PP Muhammadiyah Siap Kawal Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pantau TKA Secara Real Time, Mendikdasmen Pastikan Pelaksanaan Berjalan Tertib

Mendikdasmen menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan TKA agar tetap kredibel, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.

Konferensi Biennial WCI ke-17 di Jakarta, Upaya Memperkuat Diplomasi Perempuan Global

WIC Jakarta sukses gelar Konferensi Biennial WCI ke-17. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya di era transformasi.

P2G Soroti Kendala TKA Berbasis Digital di Daerah 3T, Minta Kemendikdasmen Perbaiki Infrastruktur

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.

Prabowo Sebut akan Lakukan Perbaikan Besar-besaran di Sektor Pendidikan

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.

President University Kukuhkan 3 Guru Besar Baru, Perkuat Kualitas Akademik

President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.

MK Tegaskan Makna “Kerugian Negara” Harus Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Uji UU Administrasi Pemerintahan

Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.

MK Putuskan Pimpinan KPK Cukup Nonaktif dari Jabatan Lama, tidak Wajib Mundur Permanen

MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.

DPR di Sidang MK: Pasal Penghinaan di KUHP Baru Bukan untuk Bungkam Kritik

Salah satu isu yang dipersoalkan adalah Pasal 240 dan 241 KUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

MK Respons Permintaan Percepatan Putusan UU TNI, Singgung Kompleksitas Perkara

MK respons desakan percepatan putusan UU TNI terkait peradilan umum bagi prajurit. Simak penjelasan Pan Mohammad Faiz mengenai kompleksitas perkara nomor 197/2025.

Digugat ke MK, Larangan Merokok dan Main HP saat Berkendara Minta Diperjelas di UU LLAJ

LARANGAN merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara diminta diperjelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pemohon menilai aturan yang ada saat ini masih terlalu umum.

UU Ormas Digugat ke MK, Pemohon Nilai Aturan Ormas tak Boleh Berlaku untuk Yayasan

SEORANG advokat menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk ormas justru diterapkan juga pada yayasan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia